Tips Hindari Kebocoran Data dari Kementerian Kominfo

JAKARTA, iNews.id - Kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia yang berasal dari data BPJS Kesehatan terungkap di Raid Forums, beberapa waktu lalu. Akibatnya, sejumlah pihak pun melakukan tindakan dan penyelidikan terkait kebocoran data tersebut.    

Melindungi data pribadi sangat penting karena data menjadi aset yang sangat berharga. Jika bocor bisa digunakan untuk penipuan atau kejahatan siber lainnya. 

Baca Juga

Pertumbuhan Ekonomi Filipina Melambat Jadi 4 Persen Imbas Skandal Korupsi

Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemkominfo Bambang Gunawan  mengatakan, perlindungan data pribadi sangat dibutuhkan untuk melindungi hak-hak dasar dan kebebasan individu. 

"Literasi digital perlu terus digalakkan oleh pemerintah Indonesia mengenai bagaimana masyarakat menjadi lebih awas terhadap keamanan data pribadi dan bagaimana cara melindunginya," kata Bambang di Jakarta, Kamis (3/6/2021)

Baca Juga

Kebocoran Data 279 Juta WNI di BPJS Kesehatan Bisa Berujung Pidana

Dia menyampaikan bahwa yang dibutuhkan sekarang ini lebih dari sekadar Peraturan Menkominfo (Permenkominfo) ataupun Peraturan Pemerintah (PP). 

"Menurutnya yang dibutuhkan adalah adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang saat ini rancangannya sudah masuk dalam program prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021," ujarnya.

Baca Juga

Kominfo Panggil BPJS soal Kebocoran Data, Ini Hasilnya

Untuk mengantisipasi penyalahgunaan data pribadi, dia mengatakan, untuk tidak memberikan informasi pribadi kepada sembarang pihak, gunakan waktu lebih dan berfikir matang, waspada tautan atau lampiran yang mencurigakan, lindungi gawai dan komputer dengan perangkat lunak yang asli dan aktifkan antivirus yang selalu update.

“Jangan gunakan kata sandi yang gampang ditebak, ganti password secara periodik, jangan gunakan yang gampang ditebak seperti tanggal lahir,” ujarnya.

Selain itu, untuk selalu melakukan backup data penting secara rutin dan melaporkan kepada pihak berwenang apabila terjadi kejahatan siber.

Editor: Jujuk Ernawati