Tolak Gunakan APBN, Perum Bulog Pilih Ngutang untuk Serap Beras Petani

JAKARTA, iNews.id - Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso menyebut pihaknya menolak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk menyerap beras petani. Bulog akan melakukan pinjaman atau utang di perbankan untuk kebutuhan tersebut.

Buwas, sapaan akrabnya, menjelaskan, penolakan tersebut saat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menawarkan agar Bulog menggunakan APBN untuk menyerap beras di tingkat petani. Namun, dia menolak dengan alasan akan melakukan pinjaman.  

Baca Juga

Pemerintah Siapkan Penyempurnaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

"Saya pernah ditawari Menkeu 'apakah perlu APBN untuk pembelian beras itu?' Saya bilang tidak. Kita bisa, tetap pinjam uangnya, tapi kan itu atas penugasan pemerintah," ujar Buwas saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, dikutip, Jumat (9/12/2022).

Buwas menambahkan, Perum Bulog memang mencatatkan piutang kepada pemerintah sebesar Rp5,2 triliun yang belum dibayarkan hingga kini. Utang negara itu pun sempat disinggung Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada November 2022 lalu. 

Baca Juga

Bulog Defisit Beras, Cadangan Sampai Akhir Tahun Hanya Sisa 300.000 Ton

Dia mengaku tidak ada kendala atau hambatan terkait pendanaan. Hanya saja stok beras di penggilingan menipis yang membuat Bulog kesulitan mengejar target penyerapan beras sebesar 1,2 juta hingga tahun ini. 

Cadangan beras Perum Bulog diperkirakan hanya mencapai 300.000 ton hingga akhir 2022. Sementara, Buwas menilai jumlah tersebut sangat membahayakan bila tidak ada penambahan. 

Baca Juga

Antisipasi Kelangkaan Pangan dengan Intensifikasi, Wapres Pastikan Stok Beras Bulog Aman

"Cadangan akhir tanpa supply, tanpa penyerapan hanya tinggal 300.000, sangat rawan karena kita ditugaskan untuk 1 juta minimal, kalau 300.000 ton, kekurangannya 700.000 kan," tuturnya.