Tolak Pajak Sepeda, Komunitas B2W: Kalau Benar Dipajaki, Kemunduran Luar Biasa

Antara ยท Kamis, 02 Juli 2020 - 20:27 WIB
Tolak Pajak Sepeda, Komunitas B2W: Kalau Benar Dipajaki, Kemunduran Luar Biasa

Lajur khusus sepeda di Jalan Darmo Kota Surabaya. (foto: iNews.id)

JAKARTA, iNews.id - Komunitas Bike to Work (B2W) menolak ide pajak sepeda di Indonesia. Keberadaan sepeda justru perlu didukung karena dapat menjadi solusi atas berbagai masalah di kota-kota besar.

Ketua Komunitas B2W, Poetoet Soedarjanto mengatakan, kabar penerapan pajak sepeda sudah dibantah Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dia berharap tidak ada lagi isu soal pajak sepeda.

"Dalam salah satu artikel media massa, Kemenhub sudah membantah itu. Tapi jika pun hal yang tidak benar tadi menjadi benar, maka ini adalah sebuah langkah kemunduran yang luar biasa dari pengelola negara ini," katanya, Kamis (2/7/2020).

Menurut Poetoet, sudah menjadi rahasia umum bahwa polusi udara, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di kota-kota besar sudah parah. Jika dihitung matematis, kerugian dari tiga persoalan tersebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.

"Karenanya, sepeda, angkutan massal serta pejalan kaki adalah pilihan moda transportasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Jika mampu menyelesaikan kerugian ratusan triliun rupiah per tahun, layakkah sepeda dikenakan pajak?," ucapnya.

Poetoet menilai, pemerintah seharusnya memberikan insentif kepada pengguna sepeda, bukan memajaki. Dia menyebut, pengguna sepeda bersama pejalan kaki dan pengguna transportasi umum layak diberikan insentif.

"Karena mereka, sudah jelas menjadi bagian dari solusi dan terlebih bersepeda adalah solusi tanpa polusi," katanya.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati sebelumnya menepis kabar pemerintah menggodok pajak sepeda. Dia mengakui Kemenhub tengah membuat aturan soal sepeda, namun hanya menyangkut masalah keamanan, bukan pajak.

"Tidak benar Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda," ujar Adita, Rabu (1/7/2020).

Editor : Rahmat Fiansyah