Tolak PPN 12 Persen, Buruh Tuntut Kenaikan Upah Minimum hingga Perluas Wajib Pajak

Rabu, 20 November 2024 - 13:17:00 WIB

ilustrasi buruh tolak PPN 12 persen tahun depan (foto: iNews.id)

JAKARTA, iNews.id - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen di tahun depan. Pihaknya pun menuntut kenaikan upah minimum hingga perluasan wajib pajak.

Menurut Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal tuntutan dilayangkan mengingat kenaikan PPN akan berdampak pada harga barang dan jasa yang semakin mahal. Akibatnya daya beli masyarakat merosot dan menjalar pada berbagai sektor.

Mentan Sebut Harga Beras Turun Usai Operasi Pasar

“Lesunya daya beli ini juga akan memperburuk kondisi pasar, mengancam keberlangsungan bisnis, dan meningkatkan potensi PHK di berbagai sektor,” kata Said Iqbal dikutip dari pernyataan resminya pada Rabu (20/11/2024).

Merespons kebijakan yang dinilai merugikan ini, Said Iqbal menyatakan bahwa KSPI dan Partai Buruh memberi tuntutan kepada pemerintah Indonesia. Adapun poin-poinnya adalah sebagai berikut:

Buruh Minta Pemerintah Tetapkan UMP 2025 Sesuai Putusan MK

1. Menaikkan upah minimum 2025 sebesar 8-10 persen agar daya beli masyarakat meningkat

Ratusan Buruh Geruduk Kantor Kemnaker

2. Menetapkan upah minimum sektoral yang sesuai dengan kebutuhan tiap sektor

3. Membatalkan rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen

4. Meningkatkan rasio pajak bukan dengan membebani rakyat kecil, tetapi dengan memperluas jumlah wajib pajak dan meningkatkan penagihan pajak pada korporasi besar dan individu kaya.

Tak cuma itu, Said Iqbal mengatakan, jika pemerintah tetap melanjutkan kenaikan PPN menjadi 12 persen dan tidak menaikkan upah minimum sesuai dengan tuntutan, pihaknya bersama serikat buruh lainnya akan menggelar mogok nasional yang melibatkan 5 juta buruh di seluruh Indonesia.

"Aksi ini direncanakan akan menghentikan produksi selama minimal 2 hari antara tanggal 19 November hingga 24 Desember 2024, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap menekan rakyat kecil dan buruh," kata Said Iqbal.