Utang Luar Negeri Indonesia Berkurang Jadi 398 Miliar Dolar AS di Mei 2023, Terbesar dari Swasta

JAKARTA, iNews.id - Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri Indonesia berkurang menjadi 398,3 miliar dolar AS pada Mei 2023. Jumlah tersebut turun 4,7 juta dolar AS dibandingkan 403,0 miliar dolar AS di April 2023.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, mengatakan dengan perkembangan tersebut, utang luar negeri (ULN) Indonesia secara tahunan mengalami penurunan sebesar 1,7 persen (yoy), lebih dibandingkan pada bulan sebelumnya sebesar 1,3 persen (yoy).

Dukung Ekonomi Hijau, MNC Peduli Raih Dua Penghargaan di Indonesian Circular Economy Award 2025

"Kontraksi penurunan utang luar negeri Indonesia, terutama bersumber dari penurunan utang luar negeri sektor swasta," ujar Erwin, di Jakarta, Senin (17/7/2023).

Menurut dia, ULN pemerintah juga menurun dibandingkan dengan bulan lalu. Posisi ULN pemerintah pada akhir Mei 2023 tercatat sebesar 192,6 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 194,1 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh 2,3 persen (yoy).

Utang Luar Negeri RI Turun di April 2023 Jadi 403,1 Miliar Dolar AS

"Penurunan posisi ULN pemerintah disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman luar negeri dan beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang jatuh tempo. Pemerintah tetap berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu," kata Erwin.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN pemerintah terus diarahkan untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas, khususnya dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid di tengah ketidakpastian perekonomian global.

Dukungan ULN tersebut mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,1 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,9 persen), jasa pendidikan (16,8 persen), konstruksi (14,2 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (10,2 persen).

"Posisi utang luar negeri pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh utang luar negeri memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total Utang luar negeri pemerintah," ungkap Erwin.

Sedangkan utang luar negeri swasta juga menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pada akhir Mei 2023 tercatat utang luar negeri swasta sebesar 196,5 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya sebesar 199,5 miliar dolar AS.

"Secara tahunan, utang luar negeri swasta mengalami kontraksi sebesar 5,8 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 4,6 persen (yoy).

Dia menjelaskan, kontraksi ULN swasta ini dikontribusikan oleh semakin turunnya ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) dan lembaga keuangan (financial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi 5,3 persen (yoy) dan 7,6 persen (yoy), dibandingkan dengan kontraksi 4,8 persen (yoy) dan 3,9 persen (yoy) pada bulan lalu.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, industri pengolahan, pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,0 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,8 persen terhadap total ULN swasta.

Erwin menyebut, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada Mei 2023 tetap terkendali, tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,7 persen dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 30,0 persen.

Selain itu, juga terlihat dari dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,3 persen dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

"Peran utang luar negeri juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tutur Erwin.

Editor: Jeanny Aipassa