Vivo Beberkan Alasan Naikkan Harga BBM Revvo 89 Jadi Rp10.900 per Liter

Mochamad Rizky Fauzan · Selasa, 06 September 2022 - 13:33:00 WIB
Vivo Beberkan Alasan Naikkan Harga BBM Revvo 89 Jadi Rp10.900 per Liter
Vivo beberkan alasan naikkan harga BBM Revvo 89 jadi Rp10.900 per liter. Foto: R Fauzan

JAKARTA, iNews.id - Vivo mengungkapkan alasan menaikkan harga produk Bahan Bakar Minyak (BBM) Revvo 89 menjadi Rp10.900 dari sebelumnya Rp8.900 per liter. Itu karena Vivo ingin menghabiskan stok BBM Ron 89.

Manajemen Vivo mengatakan, pemerintah telah memutuskan untuk menghapus penjualan BBM beroktan rendah pada 31 Desember 2022. BBM Revvo 89 termasuk di dalamnya.

"Untuk mematuhi kebijakan pemerintah, PT Vivo Energy Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghabiskan persediaan Revvo 89 kami pada akhir tahun ini," tulis manajemen Vivo dalam keterangannya, Selasa (6/9/2022).

Sebagaimana diketahui, BBM Revvo 89 mengalami kenaikan harga dari Rp8.900 menjadi Rp10.900 setelah sebelumnya raib di pasaran. Sempat muncul dugaan hilangnya BBM jenis ini karena desakan pemerintah melarang Vivo menjual BBM tersebut. Namun, Kementerian ESDM sudah membantah hal itu. Pemerintah disebut tidak melakukan intervensi pada bisnis SPBU swasta.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan hal tersebut tidak akan mempengaruhi penjualan Pertamina di tengah kenaikan harga. Sebab, jenis bahan bakar Vivo berbeda dengan Pertamina.

Menurutnya, Vivo, sama seperti perusahaan-perusahaan lain yang menjual BBM, masih harus mengikuti regulasi formulas batas atas dari Kementerian ESDM.

"BBM yang dijual oleh Vivo merupakan Jenis bahan bakar umum (JBU), sehingga masing-masing badan usaha yang menentukan harga eceran sesuai dengan formula batas atas yang ditentukan Kementerian ESDM," ujar Irto.

Menanggapi perihal tersebut, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengatakan bahwa badan usaha swasta seperti SPBU Vivo bebas menentukan harga sepanjang tidak melampaui batas atas yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM.

"Untuk jenis BBM umum atau Jenis BBM Umum (JBU) ditetapkan batas atas. Badan Usaha bebas menentukan harga sepanjang tidak melampaui batas atas," kata dia.

Adapun ketetapan harga BBM tersebut diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Harga jual eceran jenis BBM umum diatur dalam Pasal 8, yakni harga jual eceran JBU di titik serah untuk setiap liter dihitung dan ditetapkan oleh badan usaha berdasarkan formula harga tertinggi.

Formula tersebut terdiri atas harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan margin paling tinggi 10 persen dari harga dasar.

Harga dasar yang dimaksud merupakan formula yang terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi dan biaya penyimpanan, serta margin. Sementara pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah provinsi setempat.

Pada Pasal 9, dalam hal tertentu Menteri ESDM dapat menetapkan harga dasar Jenis BBM Umum dan/atau Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum, dengan mempertimbangkan kesinambungan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Umum, stabilitas harga jual eceran Jenis BBM Umum dan ekonomi riil dan sosial masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 10, Badan Usaha wajib melaporkan penetapan dan pelaksanaan harga jual eceran Jenis BBM Umum setiap bulan atau dalam hal terdapat perubahan dalam penetapan harga jual eceran Jenis BBM Umum kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan evaluasi atas laporan Badan Usaha. Bila berdasarkan hasil evaluasi ditemukan terdapat ketidaksesuaian penghitungan dan/atau penetapan harga jual eceran Jenis BBM Umum oleh Badan Usaha, maka Menteri ESDM memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara di Pasal 11 mengatur tata cara perhitungan, penyampaian laporan, dan evaluasi harga jual eceran Jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Editor : Jujuk Ernawati

Bagikan Artikel:







Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda