Bantah Isu Dana Beasiswa Papua Menurun, Sri Mulyani: di Bank Papua Masih Ada Rp12 Triliun

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat suara perihal isu rencana pemulangan ribuan mahasiswa asal Papua yang menempuh pendidikan kuliah menggunakan dana beasiswa dari pemerintah. Isu tersebut muncul setelah beredar kabar ada penurunan jumlah dana beasiswa di pemerintah.

Sri Mulyani menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar. Dia meyakinkan bahwa pemerintah pusat telah memberikan dana transfer yang cukup bagi pemerintah provinsi Papua.

Rupiah Bertahan di Rp16.710, BI Catat Aliran Modal Asing Mulai Membaik

"Jadi kalau tadi disampaikan (dana) beasiswa turun, duitnya banyak kok. Yang ini aja di Bank Papua masih ada Rp12 triliun di perbankan, masa beasiswanya tidak dibayarkan?" ujar Sri dalam konferensi pers virtual pada Jumat (26/11/2021).

Sri Mulyani menambahkan, dana Pemprov Papua di bank masih ada lebih dari Rp10 triliun. Sementara simpanan Pemprov Papua Barat sekitar Rp5 triliun. Selain dari simpanan yang masih banyak, pemerintah pusat masih terus memberikan dana transfer ke daerah.

Ajaib, 1 Orang Ditemukan Selamat dalam Ledakan Tambang yang Tewaskan 51 Pekerja

"Khusus untuk Pemprov Papua, total dana transfer ke daerah dari pusat mencapai Rp42,47 triliun pada 2021," kata dia.

Hujan dan Angin Kencang, 2 Mobil Rusak Parah Tertimpa Baliho di Bandung

Adapun rincian total dana transfer dari pemerintah pusat terdiri atas dana untuk infrastruktur khusus Rp2,62 triliun, dana otonomi khusus (otsus) Rp5,29 triliun, dana desa Rp5,34 triliun, dana insentif daerah (DID) Rp130 miliar, dana alokasi khusus (DAK) Rp6,13 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp20,05 triliun, dan dana bagi hasil (DBH) Rp2,91 triliun.

Dari alokasi ini, realisasi penggunaan dana mencapai 54,47 persen atau Rp26,67 triliun dari pagu. "Di 2022 yang tadi katanya (dananya) turun, ternyata naik. Total di 2021 itu Rp42,47 triliun, di 2022 Rp43,38 triliun," ucapnya.

Sementara itu, penggunaan dana untuk infrastruktur khusus adalah sebesar Rp2,4 triliun, DAK Rp5,78 triliun, dana desa Rp4,8 triliun, DID Rp30 miliar, DAK Rp6,67 triliun, DAU Rp20,5 triliun, dan DBH Rp3,3 triliun. Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga memberikan arahan pengelolaan keuangan untuk Pemprov Papua.

"Caranya, perlu ada penggunaan standar akuntansi yang baik, penggunaan dana diawasi dengan ketat, hingga penggunaan dana disusun dalam laporan yang akuntabel dan transparan. Sehingga masyarakat tahu, 'Oh dananya dipakai berapa?' seperti itu," tuturnya.

Editor: Aditya Pratama