Bantu Likuiditas Perbankan, LPS: Jangan Main-Main dengan Dana Ini

Michelle Natalia ยท Sabtu, 25 Juli 2020 - 00:09 WIB
Bantu Likuiditas Perbankan, LPS: Jangan Main-Main dengan Dana Ini

LPS memiliki kewenangan tambahan dalam melaksanakan penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan seiring terbitnya Peraturan LPS Nomor 3 Tahun 2020. (Foto: Okezone)

JAKARTA, iNews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki kewenangan tambahan dalam melaksanakan penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan seiring terbitnya Peraturan LPS Nomor 3 Tahun 2020. Bank-bank yang sekiranya bermasalah dalam likuiditas bisa mengajukan bantuan dana kepada LPS.

Kendati demikian, Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah memperingatkan agar bank tidak menyalahgunakan bantuan dana yang dititipkan oleh LPS. Jika terbukti menyalahgunakan dana tersebut, akan ada sanksi pidana yang membayangi bank. 

"Ingat, bantuan ini hanya untuk membantu masalah likuiditas bank, misalnya untuk pembayaran kewajiban dana pihak ketiga (DPK) yang tidak terkait dengan bank. Jadi, jangan main-main dengan dana ini, sanksinya pidana," ujar Halim dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat (24/7/2020). 

Dia menegaskan, dana likuidtitas perbankan ini tidak boleh dipergunakan oleh pemilik atau pihak-pihak yang terafiliasi. Pasalnya, dana ini ditujukan untuk menolong sistem perbankan yang tidak stabil, bukan untuk menolong individu.

"Kita hanya ingin sistem intermediate bank itu berlangsung dengan baik," kata Halim.

Selama bank belum melunasi kewajiban penempatan dana, bank dilarang untuk melakukan penempatan dana pada bank lain. Selain itu, bank juga dilarang untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan baru kepada pihak yang terafiliasi. Bank, di saat yang sama, juga tidak boleh melaksanakan pembagian dividen.

"Jika ketentuan-ketentuan ini dilanggar, maka bank dan pihak terkait bisa dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan Bank. Bank, pemegang saham, pengurus atau pegawai bank yang memberikan data, informasi, dan laporan palsu dan menyesatkan juga akan dikenakan sanksi pidana," ujar Halim.

Editor : Ranto Rajagukguk