Danareksa Dinilai Tak Tepat Jadi Induk Holding BUMN Keuangan

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah terus melakukan upaya holdingisasi terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di tiap sektor. Kini, holding keuangan tengah dibentuk dan ditargetkan selesai di triwulan pertama 2018.

Namun, pembantukan holding keuangan dinilai tidak tepat karena akan dikepalai oleh PT Danareksa (Persero) yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pasar modal.

Strategi Lintas Moda Dikerahkan untuk Distribusikan BBM-LPG ke Wilayah Terisolir Bencana

"Dalam sekema strukturnya ada Danareksa yang jadi leader-nya itu akan ada miss juga. Yang tadinya tidak pernah dalam tanda kutip tahu tentang perbankan tiba-tiba mau megang banyak perbankan," kata Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto kepada iNews.id, Senin (8/1/2018).

Karena itu, jika Danareksa yang biasa bermain dengan valas dan saham kemudian menaungi beberapa bank yang sudah sangat familiar dengan dunia perbankan tentu akan menjadi permasalahan baru. Selain itu, dalam pasar uang, Danareksa hanya mengelola sekitar 5 persen dan sisanya 70 persen dikuasai oleh perbankan.

"Terus kemudian yang kecil ini biasa permainannya adalah valas, saham tiba-tiba dia mau mencoba menanamkan ide-ide ke Dirut-Dirut bank yang memang sudah sangat familiar dengan banking. Itu apa tidak akan jadi problem nantinya. Ketika rapat nanti karena memang ada Menteri BUMN-nya jadi tidak ada yang berani bicara tapi di belakang. Kemudian tidak saling ada koordinasi, setelah kelar dari ruang rapat tidak terjadi sinergi di antara bank-bank BUMN ini karena pada faktanya mereka tetap saja bersaing di bawah holding itu," ucapnya.

Selain itu, industri perbankan memiliki aturan ketat dan merupakan sektor yang spesifik sehingga tidak cocok jika diholdingisasi dengan Danareksa sebagai induknya. Sebab, urgensi pembentukan holding harusnya menuju pada upaya untuk membuat industri keuangan yang tangguh dan efektif serta bisa menjalankan fungsi intermediasi yang lebih baik.

Menurut dia, ditunjuknya Danareksa sebagai induk holding keuangan hanya karena pemerintah memegang saham sepenuhnya di perusahaan tersebut. Sementara perbankan lain yang menjadi anggota holding sahamnya banyak dimiliki publik.

"Kenapa? Karena ini sebetulnya pemerintah adalah pemegang saham dominan di situ (Danareksa), jadi kalau alasannya hanya gabungan kekuatan ya tidak matching dengan tujuan adanya holdingisasi itu. Saya rasa harus dipikirkan benar, apalagi nanti sektor keuangan akan mendapatkan respons publik," tuturnya.

Dengan melihat kinerja industri perbankan saat ini yang tergambar dari terpangkasnya laju pertumbuhan kredit dan tingkat bunga yang relatif tidak turun, maka pembentukan holding berpotensi menjadi bumerang. Karena itu, ia menyarankan merger dibanding holding. Sebab, ketidakefisienan biaya intermediasi salah satu pemicu utamanya adalah jumlah bank yang terlalu banyak.

Editor: Ranto Rajagukguk