Dapat Opini WTP dari BPK, Kemenkeu Klaim Keuangan Negara Dikelola Profesional

JAKARTA, iNews.id - Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai opini WTP berturut-turut selama lima tahun dari BPK terhadap LKPP merupakan pencapaian opini audit terbaik. Hal itu sekaligus membuktikan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara profesional dan sesuai prinsip good corporate governance.

Baca Juga

Hadapi Ketidakpastian Global, Industri Manufaktur Ditargetkan Tumbuh 5,93 Persen di 2025

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Rahayu Puspasari, mengatakan bagi pemerintah opini WTP atas LKPP merupakan hal yang sangat penting. Opini WTP ini untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat atas pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, sejumlah rekomendasi juga disampaikan BPK, khususnya terkait tiga aspek mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas kebijakan keuangan negara, dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 untuk meningkatkan kualitas LKPP ke depan.

"Pemerintah mengapresiasi seluruh rekomendasi yang diberikan dan berkomitmen untuk menindaklanjuti dengan menyiapkan langkah-langkah penyempurnaan mekanisme tiga aspek tersebut, serta menyampaikan laporan berkala kepada BPK," kata Rahayu di Jakarta, Selasa (22/6/2021)

Dia mengungkapkan, opini WTP atas LKPP menunjukan konsistensi pengelolaan keuangan negara di tengah upaya Pemerintah menghadapi kondisi pandemi Covid-19.

"APBN menjadi instrumen fiskal yang efektif dan optimal dalam merespon berbagai dampak pandemi Covid-19 dengan tetap menjaga tujuan atau target pembangunan nasional," ujar Rahayu.

Capaian ini juga menjadi bukti bahwa Pemerintah mengelola keuangan negara secara profesional, prudent, transparan dan akuntabel untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat.

"Seluruh catatan, diskusi, rekomendasi maupun temuan yang disampaikan oleh BPK merupakan masukan yang sangat berarti bagi pemerintah agar tetap menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara," tutur Rahayu.