DPRD Jawa Barat Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Jadi Perda

Dia melanjutkan, seluruh saran, gagasan, dan pendapat dari DPRD Jawa Barat akan menjadi masukan dan evaluasi terhadap berbagai kekurangan dalam pengelolaan pembangunan.

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD Provinsi Jawa Barat yang memahami kondisi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk juga kondisi keuangan daerahnya saat ini. Untuk itu, kita melangkah secara bersama agar ke depan pengelolaan keuangan berjalan tepat waktu, efektif, dan memiliki implikasi yang cukup kuat terhadap kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan disrupsi APBD yang terjadi masih akan terus dikaji di forum pimpinan daerah dan DPRD Jawa Barat. Yang jelas, menurutnya, pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat harus tetap optimal.

"Pimpinan sepakat untuk mengoptimalkan APBD untuk pembangunan dan pelayanan publik, terutama pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Masyarakat Jawa Barat harus sejahtera dan mendapatkan keadilan. Dan APBD adalah alatnya," ujarnya usai rapat paripurna.

Sekda menegaskan Pemprov Jawa Barat berhasil menjaga kemandirian fiskal dan anggaran yang relatif stabil.

"Kemandirian fiskal kita 63 persen di tengah situasi TKD yang berkurang. Namun, Jabar relatif stabil. Buktinya, kita masih bisa melakukan berbagai pembangunan," katanya.

Editor: Rizqa Leony Putri