Get iNews App with new looks!
inews
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Pemerintah Siapkan Relaksasi KUR bagi Debitur Terdampak Bencana Sumatra, Ini Ketentuannya
Advertisement . Scroll to see content

Hingga November 2017, Realisasi Penyaluran KUR Capai Rp91,3 Triliun

Jumat, 08 Desember 2017 - 14:14:00 WIB
Hingga November 2017, Realisasi Penyaluran KUR Capai Rp91,3 Triliun
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menggelar rapat koordinasi internal membahas Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kementerian bidang Perekonomian Jakarta (Foto: Humas Kemenko Perekonomian)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id – Pemerintah melaporkan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 30 November 2017 mencapai Rp91,3 triliun, atau 85,6 persen dari total Rp106,6 triliun.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menturkan, kredit yang disalurkan ini tergolong lancar karena Non Performing Loan-nya (NPL) relatif rendah, sebesar 0,21 persen. Adapun penyalurannya, dari total sekitar 4 juta debitur, masih didominasi oleh skema KUR Mikro sebesar 70,4 persen, diikuti oleh skema KUR Ritel (29,3 persen) dan KUR TKI (0,3 persen).

“Kinerja ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha mikro,” ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Kemenko), Darmin Nasution, saat memimpin rapat koordinasi Evaluasi KUR 2017 dan Rencana KUR 2018, di Jakarta, Jumat (8/12/2017).

Pemerintah terus mendorong penyaluran KUR untuk sektor produksi, yang meliputi sektor pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa. Untuk sektor produksi (termasuk sektor jasa) naik dari 33 persen pada Desember 2016, menjadi 44 persen. Sedangkan, sektor produksi (tanpa sektor jasa) data terakhir November 2017, mencatat tumbuh 31,5 persen dibanding tahun sebelumnya hanya berada di level 22 persen.

Berdasarkan wilayah, Pulau Jawa mendapat saluran KUR terbesar senilai Rp50,9 triliun atau 55,8 persen, diikuti oleh Sumatera sebesar 19 persen atau Rp17,32 triliun, Sulawesi sebesar 10,2 persen (Rp9,3 triliun), Bali dan Nusa Tenggara Rp6,1 triliun (6,7 persen), Kalimantan 6,2 persen (Rp5,6 triliun), serta Maluku dan Papua sebesar 2,1 persen atau Rp1,9 triliun. 

Darmin berpesan agar Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM dan penyalur KUR terus berkoordinasi membahas persoalan-persoalan di lapangan, terutama terkait pembayaran subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan subsisi bunga KUR.

“Kita perlu mengidentifikasi dengan baik persoalan-persoalan di lapangan. Mulai dari solusi agar pencairan subsidi lebih cepat, dan persoalan lain-lain. Ini penting agar permasalahan yang sama tidak berulang,” katanya. 

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan, pihaknya telah mencatat kinerja penyaluran KUR per provinsi sesuai dengan sebaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

"Perkembangan kinerja KUR per penyalur juga menunjukkan tren capaian yang positif. Penyaluran KUR tertinggi dicapai oleh BRI sebesar 96,2 persen, Bank Mandiri 93,1 persen, dan BNI 65,6 persen. Sedangkan untuk kinerja penyaluran Bank Umum Swasta 24,9 persen dan BPD 31,2 persen," ucapnya.

Editor: Ranto Rajagukguk

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut