Jiwasraya Cetak Kerugian Rp16,8 Triliun

JAKARTA, iNews.id - Manajemen baru PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengungkapkan kerugian perusahaan mencapai Rp16,8 triliun. Data ini diperoleh dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko mengatakan, kerugian tersebut mencakup seluruh kerugian yang diderita perseroan.

Baca Juga

Program Desa Emas Dorong Kedaulatan Pangan dan Lapangan Kerja

"Informasi lain adalah BPK sudah mengaudit dan investigasi kerugian negara terkait investasi jiwasraya. Di mana, berdasarkan laporan BPK yang sudah dirangkum untuk penuntutan total kerugian negara terkait investasi adalah Rp16,8 triliun. Nilai tersebut meliputi keseluruhan Jiwasraya," ujar Hexana dalam konferensi pers secara virtual, Jakarta, Minggu (4/10/2020).

Dia mengungkapkan, persoalan fundamental Jiwasraya sudah terjadi sejak 10 tahun lalu. Meski begitu, para manajemen perusahaan tidak mengambil langkah penyelamatan atau perbaikan secara fundamental kinerja perseroan. 

Baca Juga

Kesepakatan RUU Cipta Kerja Berubah, Uang Pesangon Maksimal Hanya 25 Kali Gaji

"Persoalan likuiditas Jiwasraya sudah terjadi sejak lama, kurang lebih 10 tahun lalu, dan tidak diselesaikan secara fundamental dan atau diselesaikan secara tidak tepat," katanya. 

Dia merinci faktor lain yang menyebabkan terjadinya tekanan likuiditas BUMN Asuransi tersebut, yakni pengelolaan dan penerbitan produk perusahan tidak sesuai dengan standar pasar. Akibatnya, perusahaan mencetak kerugian dalam waktu yang panjang.

Baca Juga

Rem Tiba-Tiba Blong di Jalan, Jangan Panik Ini Harus Anda Lakukan

Faktor lain adalah tata kelola investasi, dalam aspek ini perseroan dinilai tidak menerapkan prinsip kehati-hatian atau menerapkan Corporate Governance. Selain itu, ada dugaan fraud dari manajemen lama yang saat ini sedang diproses penegak hukum dalam persidangan. 

"Saya akan sampaikan poin penting dalam proses menyelesaikan permasalahan Jiwasraya. Saya hanya sekedar mengingatkan bahwa Jiwasraya saat ini mengalami kondisi keuangan yang tertekan sehingga membuat perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya secara penuh kepada para pemegang polis," ujar Hexana. 

Editor: Dani M Dahwilani