Jokowi Dikabarkan Berencana Terbitkan Perppu Alihkan Fungsi OJK kepada BI

Suparjo Ramalan ยท Kamis, 02 Juli 2020 - 21:18 WIB
Jokowi Dikabarkan Berencana Terbitkan Perppu Alihkan Fungsi OJK kepada BI

Presiden Jokowi. (Foto: Humas Setkab)

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo dikabarkan berencana mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengalihkan fungsi pengawasan perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Bank Indonesia (BI). Sebelum OJK terbentuk pada 2013, fungsi ini berada di tangan bank sentral.

Sumber Reuters mengatakan, Presiden Jokowi tak puas dengan kinerja OJK selama pandemi Covid-19. Oleh karena itu, orang nomor satu di republik ini meminta agar model institusi jasa keuangan yang saat ini mengadopsi gaya Inggris dikaji.

Model yang dipertimbangkan yaitu Prancis di mana ada lembaga administrasi yang independen di bawah bank sentral, yang mengawasi perbankan.

"BI sangat senang dengan ini, tapi akan ada tambahan KPI, tugas mereka (BI) tidak hanya memantau nilai tukar dan inflasi, melainkan juga angka pengangguran," kata sumber tersebut, Kamis (2/7/2020).

Menanggapi kabar tersebut, Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK, Anto Prabowo mengaku tak mendengar adanya kabar pengalihan sebagian fungsi OJK kepada BI.

"Saya tuh nggak tahu sumbernya dari mana. Cuma gini aja ya teman-teman, OJK sekarang kita hanya fokus bagaimana fungsi dan tugas OJK. Itu yang lebih penting dari berbagai hal. Itu yang harus diutamakan karena negara ini sedang membutuhkan biaya untuk penanganan Covid-19," ujar Anto di Jakarta, Kamis.

Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Anto Prabowo. (Foto: Ist)

OJK, kata dia, memilih untuk fokus memaksimalkan salah satu tugasnya mengawasi perbankan, terutama terkait restrukturisasi kredit. OJK saat ini tengah mendorong agar perbankan menyalurkan kredit untuk mengantisipasi pemulihan ekonomi.

"Kebijakan restrukturisasi ini merupakan insentif untuk nasabah dan perbankan punya nilainya, jadi ini nilainya kalau sekarang dihitung tiga bulan saja nilai insentifnya kurang lebih sampai Rp97 triliun. Artinya inilah yang kemudian OJK fokuskan," ujar dia.

Editor : Rahmat Fiansyah