Rubel Rusia Tembus Level Tertinggi dalam 7 Tahun di Tengah Sanksi Barat

Surplus transaksi berjalan Rusia dari Januari hingga Mei tahun ini lebih dari 110 miliar dolar AS, menurut bank sentral Rusia. Ini lebih dari 3,5 kali jumlah periode itu tahun lalu.

Di samping itu, Rusia melakukan kontrol modal atau pembatasan pemerintah terhadap mata uang asing yang keluar dari negaranya telah memainkan peran besar di sini. Ini ditambah fakta sederhana bahwa Rusia tidak dapat mengimpor lebih banyak lagi karena sanksi, yang berarti mereka menghabiskan lebih sedikit uangnya untuk membeli barang-barang dari negara lain.

"Pihak berwenang menerapkan kontrol modal yang cukup ketat segera setelah sanksi datang. Hasilnya adalah uang mengalir masuk dari ekspor, sementara arus keluar modal relatif sedikit. Efek bersih dari semua ini adalah rubel yang lebih kuat," kata Nick Stadtmiller, Direktur Strategi Pasar Negara Berkembang di ‎Medley Global Advisors di New York. 

Rusia kini telah melonggarkan beberapa kontrol modalnya dan menurunkan suku bunganya dalam upaya untuk melemahkan rubel karena mata uang yang lebih kuat sebenarnya merugikan fiskalnya.  

Namun karena Rusia sekarang terputus dari sistem perbankan internasional SWIFT dan diblokir dari perdagangan internasional dalam dolar AS dan euro, berarti untuk sementara Rusia membangun sejumlah besar cadangan devisa yang mendukung arus kasnya di dalam negeri. 

"Rubel di atas kertas sedikit lebih kuat, tapi itu akibat dari jatuhnya impor, dan apa gunanya membangun cadangan devisa, tetapi untuk pergi dan membeli barang-barang dari luar negeri yang Anda butuhkan untuk perekonomian Anda? Dan Rusia tidak bisa melakukan itu," ujar Hess.

"Kita harus benar-benar melihat masalah mendasar dalam ekonomi Rusia, termasuk impor yang menurun. Bahkan jika rubel dikatakan memiliki nilai tinggi, itu akan berdampak buruk pada ekonomi dan kualitas hidup," tuturnya.

Mengenai apakah kekuatan rubel dapat dipertahankan, Kepala Penelitian FX di Barclays Themos Fiotakis mengatakan, "Ini sangat tidak pasti dan tergantung pada bagaimana geopolitik berkembang dan kebijakan menyesuaikan."

Editor: Jujuk Ernawati