Sudah Diblokir, Fintech Ilegal Selalu Muncul dengan Aplikasi Baru

Isna Rifka Sri Rahayu ยท Rabu, 13 Februari 2019 - 20:05 WIB
Sudah Diblokir, Fintech Ilegal Selalu Muncul dengan Aplikasi Baru

Satgas Waspada Investasi OJK menemukan 231 aplikasi fintech ilegal sejak awal tahun 2019. Seluruh aplikasi tersebut sudah diblokir. (Foto: ilustrasi/Okezone)

JAKARTA, iNews.id - Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan 231 aplikasi pendanaan online (fintech) ilegal baru sejak Januari 2019. Selain China yang mendominasi, fintech ilegal tersebut juga berasal dari Rusia dan Korea Selatan (Korsel).

Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam L. Tobing mengatakan, semua fintech ilegal yang teridentifikasi itu sudah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain diblokir, Satgas juga sudah lapor ke polisi untuk ditindaklanjuti.

"Saat ini kita menemukan 231 fintech ilegal yang baru, kita bisa bayangkan banyaknya fintech-fintech ilegal," ujarnya di Gedung OJK, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Dari total 231 fintech ilegal, China masih mendominasi asal fintech luar negeri dengan porsi 7 persen. Selain China, fintech ilegal dari negara-negara lain juga ikut menyerbut Indonesia seperti Rusia dan Korsel.

"Kebanyakan China dan ini jadi perhatian kita. Kebanyakan mereka virtual tidak tahu servernya di mana," ucap dia.

Meski udah diblokir, kata Tongam, fintech ilegal ini tidak kapok dengan membuat aplikasi ilegal lainnya. Bahkan ada yang menduplikasi fintech legal untuk menjebak masyarakat.

"Karena ini fintech ilegal, pada dasarnya delik aduan. Artinya pengaduan dari yang merasa dirugikan diharapkan masuk ke pengadilan," kata dia.

Tongam mengatakan, fintech ilegal biasanya menetapkan bunga yang tinggi untuk peminjam. Namun, masyarakat, terutama yang kesulitan keuangan masih saja mengajukan pinjaman karena prosesnya yang mudah dan cepat..

"Memang hanya untuk mencari keuntungan. Dengan adanya fintech ilegal sangat merugikan masyarakat karena menduga banyak korban yang tidak mengadukan karena tidak etis," tuturnya.

Jika fintech ilegal tersebut masuk ke tindak pidana, Satgas akan meminta bantuan Bank Indonesia (BI). Selain itu, Satgas juga bisa menyurati perbankan untuk menolak pembukaan rekening atau menutup rekening fintech ilegal.


Editor : Rahmat Fiansyah