2019, Pemerintah Siap Bangun 1,25 Juta Unit Rumah MBR

Senin, 04 Februari 2019 - 09:15:00 WIB

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Khalawi Abdul (kanan) dan Direktur Utama Bank BTN, Maryono (tengah). (Foto: Ist)

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menaikkan target Program Satu Juta Rumah. Pada 2019, pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu ditargetkan mencapai 1,25 juta unit.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul mengatakan, promosi program ini akan terus dilakukan lewat berbagai media, supaya masyarakat lebih mudah mencari lokasi rumah subsidi.

8,7 Juta Wajib Pajak Lapor SPT, Aktivasi Coretax Tembus 16 Juta

“Program Satu Juta Rumah dilakukan bersama seluruh stakeholder baik pemerintah, perbankan, pengembang, asosiasi pengembang, dan lainnya. Termasuk Bank BTN untuk untuk terus mendukung dalam penyaluran subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan mengurangi kekurangan atau backlog perumahan di Indonesia,” kata Khalawi, Senin (4/2/2019).

Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 April 2015, capaian Program Satu Juta Rumah terus meningkat. Pada 2015 sebanyak 699.770 unit, 2016 805.169 unit, dan 2017 904.758 unit.

2018, Program 1 Juta Rumah Jokowi untuk Pertama Kalinya Tembus Target

Sementara pada 2018, untuk pertama kalinya capaian Program Satu Juta Rumah mencapai 1.132.621 unit. Secara keseluruhan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 telah terbangun 3.542.318 unit rumah.

Khalawi mengatakan, salah satu terobosan yang dilakukan dalam memberikan kemudahan bagi MBR untuk memiliki rumah yaitu dengan membangun perumahan berbasis komunitas. Salah satu pilot project-nya adalah Perumahan PPRG (Persaudaraan Pemangkas Rambut Garut) di Desa Sukamukti, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut yang telah dimulai pembangunannya pada 19 Januari 2018.

Perumahan berbasis komunitas mendapatkan subsidi KPR Fasilitas Likuiditas Penyediaan Perumahan (KPR FLPP) yang dikelola oleh PPDPP dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) di Ditjen Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR.

“Regulasinya tengah kita siapkan agar bisa dikembangkan lebih luas. Seperti sudah dibangun untuk Komunitas Tukang Cukur, kita akan perluas seperti komunitas wartawan, komunitas tukang sampah, pekerja, guru honor yang semuanya dikoordinasikan bersama,” ujar Khalawi.

Editor: Rahmat Fiansyah