68 Kontrak Jual-Beli Listrik Energi Baru Terbarukan Diteken Tahun Ini

BELITUNG, iNews.id - Pemerintah terus berupaya meningkatkan pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Upaya tersebut akan diwujudkan mempercepat penandatanganan kontrak jual-beli listrik antara PT PLN (Persero) dengan pengembang swasta (Independent Power Producer/IPP).

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar menuturkan, penandatanganan kontrak jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) berbasis EBT tahun ini meningkat signifikan. Tahun ini saja, terdapat 68 PPA telah ditandatangani PLN bersama pengembang swasta.

Sejumlah PPA EBT yang ditandatangani itu antara lain, energi aliran dan terjunan air, energi panas bumi,  biofuel, energi angin, energi sinar matahari, biomasa dan sampah. "Angka tersebut naik signifikan dibanding tahun-tahun lalu, di mana, PPA hanya 15-16 kontrak. Sudah sedikit, tarifnya mahal," kata dia, di saat ditemui iNews.id, di Belitung, Bangka Belitung, Jumat (15/12/2017).

Untuk menjamin suksesnya penyediaan listrik PLN dari EBT, pemerintah telah menjembatani kerja sama dengan swasta sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, dan Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik dan yang terbaru dirilis Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017.

Regulasi tersebut sebagai patokan harga pembelian listrik dari energi terbarukan untuk mengajak investor menyukseskan pengembangan pembangkit listrik berbasis energi bersih dengan tetap memerhatikan kelayakan tarif di masyarakat.

Arcandra meyakini, dengan regulasi tersebut pengembang swasta semakin berminat investasi, khusunya pada pengembangan wilayah kerja dengan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) lebih tinggi dari BPP Nasional, salah satunya di Provinsi Bangka Belitung.

Untuk Bangka Belitung saja, kata dia, BPP-nya sebesar Rp1.907 per kWh, sementara harga pembeliaan untuk listrik energi terbarukan ke PLN adalah 85 persen atau Rp1.621 per kWh. Dia mencontohkan, BPP PLTBg Jangkang, Belitung. Biaya pokok produksi  tersebut lebih rendah dari BPP Nasional.

"Sementara Untuk harga yang dijual ke PLN Rp975 per kWh. Ini kalau dilihat cukup menarik," kata dia.

Pihaknya yakin jika pungusaha EBT mengedepankan keterjangkauan harga di masyarakat maka target bauran energi EBT sebesar 23% pada 2025 dapat tercapai. Berdasarkan data PLN, penggunaan EBT sampai dengan Mei 2017 telah mencapai 13% di mana target dari pemerintah pada 2017 sebesar 11%. 

Total penambahan pembangkit EBT sampai dengan tahun 2026 diproyeksikan sebesar 21,5 GW dan potensi penambahan pembangkit lainnya adalah sebesar 9,3 GW. Berdasarkan roadmap LISDES PLN 2017-2019, ditargetkan mampu melistriki 3.141 desa yang belum mendapatkan listrik khususnya daerah terluar dan terpencil yang sulit dijangkau.

Khusus daerah terpencil, PLN akan melakukan pengembangan centralized photovoltaic untuk melistriki komunitas terpecil yang jauh dari grid pada daerah tertinggal, pulau-pulau terdepan khususnya yang berbatasan dengan negara tetangga dan pulau terluar lainnya. Sementara, untuk yang rendah jam nayalanya, PLN akan mengembangkan PLTS yang hybrid dengan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel.

Di samping itu PLN juga melakukan peningkatan efisiensi penyaluran tenaga listrik pada transmisi maupun distribusi agar dapat menjangkau daerah-daerah terpencil.

Editor: Ranto Rajagukguk