Ada Perusahaan Asuransi Gagal Bayar Polis, OJK Diminta Perbaiki Pola Pengawasan

JAKARTA, iNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta tak buang badan terkait kasus yang dihadapi sejumlah perusahaan asuransi jiwa. Sebut saja, AJB Bumiputera dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang tak mampu membayar polis nasabahnya yang sudah jatuh tempo.

"Memang (OJK) tidak boleh buang badan meski sudah melakukan pengawasan," tutur Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto di Jakarta, Rabu, (24/7/2019).

Prabowo Tekankan Pentingnya Indonesia Incorporated saat Bertemu Lima Pengusaha Besar

Justru, sambung Listiyanto, permasalahan yang dihadapi oleh AJB Bumiputera dan Asuransi Jiwasraya membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh OJK tidak kredibel dan teliti.

"Kenapa dibikin lembaga pengawas, ini kan supaya mereka memang managable risikonya. Kalau kemudian yang terjadi adalah baru ketahuan setelah sudah kaya gini, ya itu berarti masih lemahnya model pengawasan yang dilakukan," katanya.

Menurut Listiyanto, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang dipimpin Wimboh Santoso saat ini, masih tergolong pasif. Sebab, masih menggunakan metode lama yakni based on report.

Ia menduga, cara-cara lama sudah banyak diakali oleh para pelaku industri asuransi. Oleh karena itu, OJK disarankan untuk lebih aktif dalam melakukan pengawasan.

"Harusnya (pengawasannya) lebih aktif yang insidental. Kadang-kadang, dia (OJK) harus tidak untuk memastikan bahwa industri ini memang sehat. Sehingga potensi ke depannya bisa dikembangkan dengan baik," ujarnya.

Ia menambahkan, jika pengawasan pasif terus dibiarkan, masyarakat akan beranggapan bahwa asuransi bukan sesuatu yang penting. Akibatnya, industri asuransi akan mati dengan sendirinya. Padahal, prospek asuransi ke depan cukup bagus seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

Sebagai informasi, AJB Bumiputera tak mampu membayar polis lantaran mencatatkan kinerja keuangan negatif Rp20 triliun sejak tahun 2018. Pergantian direksi sudah seringkali dilakukan, namun tak juga menemukan titik terang.

Sedangkan Jiwasraya mengalami hal serupa lantaran kesalahan pada penempatan portofolio. Adapun sejauh ini, korporasi sudah memiliki beberapa rencana untuk membayar tunggakan polis yang jumlahnya mencapai Rp802 miliar. Seperti penerbitan surat utang jangka menengah (medium term notes/MTN).

Selain itu perusahaan juga berencana membentuk anak usaha Jiwasraya Putera. Namun upaya itu masih menunggu izin dari otoritas yang berwenang.

Editor: Ranto Rajagukguk