Bangun Ibu Kota Baru, Jokowi Pastikan Pemerintah Tak Berutang

Antara ยท Jumat, 17 Januari 2020 - 17:07 WIB
Bangun Ibu Kota Baru, Jokowi Pastikan Pemerintah Tak Berutang

Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah tidak berutang dalam bentuk apa pun untuk membangun Ibu Kota baru. Adapun skema yang ditawarkan jika swasta ingin masuk, yaitu dalam bentuk kerja sama,

"Yang kita tawarkan tidak ada pinjaman, tidak ada government guarantee (penjaminan pemerintah), enggak ada, jadi semua kerja sama," kata Jokowi dalam acara diskusi dengan wartawan di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Jokowi sebelumnya memperkirakan membutuhkan dana Rp466 triliun untuk membangun Ibu Kota baru. Untuk membangun Ibu Kota baru yang terletak di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, pemerintah juga sudah meminta tiga tokoh internasional untuk duduk sebagai Dewan Pengarah.

Ketiganya adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Syekh Mohammed Zayed bin Al Nahyan, CEO Softbank Masayoshi Son, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

"Ada nama besar lain yang ingin juga ikut masuk, tapi sampai saat ini belum kita beri lampu hijau. Kebanyakan, tiga ini dulu," ujar Jokowi.

Jokowi mengaku meminta sendiri kepada ketiganya untuk dapat ikut membantu di Dewan Pengarah. "Ini penghargaan yang tinggi. Kita ini negara besar loh, bangsa besar loh. Jangan pesimis begitu (dengan) diberikan penghargaan untuk duduk di dalam Dewan Pengarah perpindahan ibu kota ini kerja besar loh dan akan jadi sejarah," tuturnya.

Jokowi menjelaskan, Dewan Pengarah perpindahan Ibu Kota juga tidak mendapatkan gaji. "Sudah saya sebutkan angka kekayaannya (Syekh Mohammed Zayed bin Al Nahyan) 1,4 triliun dolar AS, enggak kuat lah kita gaji beliau, apa yang mau saya gaji," katanya.

Dia pun membantah pemerintah melego Pulau Mori di Sulawesi Tengah kepada Syekh Mohammed Zayed bin Al Nahyan karena duduk sebagai Dewan Pengarah. "Enggak, enggak. Kita ini bukan menawarkan pulau. Kita menawarkan investasi. Jangan ditulis berbeda. Pulau kita ini banyak, kalau mau ada investasi di sebuah kabupaten ya silakan. Misalnya di Labuan Bajo yang ini sedang kita dorong, kita ini negara kepulauan ya pasti di sebuah pulau," katanya.

Sedangkan untuk melaksanakan teknis pemindahan Ibu Kota, seluruhnya dilakukan oleh Badan Otorita Ibu Kota. "Kita ini dari penanggung jawab dan di BOI (Badan Otorita Ibu Kota) itu orang Indonesia semua. Organisasinya kan di BOI, 100 persen kita semua di situ," katanya.


Editor : Ranto Rajagukguk