Bappenas Gandeng Arab Saudi Perkuat Creative Financing untuk Jaminan Usaha Petani

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas bekerja sama dengan Arab Saudi untuk memperkuat creative financing penguatan jaminan usaha 350 korporasi petani dan nelayan. Hal tersebut sekaligus masuk dalam Kerangka Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis RPJMN 2020-2024.

Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, penandatanganan kerja sama ini untuk menjalankan gagasan besar tentang korporasi petani yang tidak dapat dilepaskan dari kondisi terkini. Pasalnya, terdapat 1.029 klaster kawasan produksi komoditas pertanian yang belum terhubung dengan akses pasar.

Baca Juga

Kinerja APBN Banten hingga 30 November 2025 Tumbuh Positif, PNBP Capai 132,50 persen

"Dari sisi input, akses petani dan nelayan terhadap sumber daya produktif juga rendah, salah satunya ditunjukkan dengan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada sektor pertanian yang baru mencapai 23 persen,” ujar Suharso di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT Indonesia Mecca Tower dengan PT Bayarind Artha Internusa tentang Kerja sama Pengembangan Digitalisasi Rantai Pasok Pangan dengan Sistem Dompet Elektronik berbasis Syariah ini mendukung Major Project Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan dengan total investasi sebesar Rp1,45 triliun.

Baca Juga

1.000 PNS Bappenas Terapkan Kerja dari Rumah Sejak Awal Desember 2019

Suharso menambahkan, penandatanganan nota kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan baik pendapatan maupun produktivitas komoditas petani dan nelayan, serta perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan pertanian dan perikanan dari ketergantungan menjadi mandiri.

Diharapkan, kerja sama ini dapat mendukung pencapaian target Major Project secara nasional, yaitu meningkatkan pendapatan petani rata-rata 5 persen per tahun dan pendapatan nelayan rata-rata 10 persen per tahun, serta produktivitas komoditas 5 persen per tahun.

“Nota Kesepahaman ini menyepakati langkah nyata di dalam meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan petani dan nelayan, produktivitas komoditas petani dan nelayan, serta kemandirian dan profesionalisme petani dan nelayan itu sendiri. Kami berharap kerja sama ini memberikan dampak positif bagi pembangunan pertanian dan perikanan secara luas serta memperkuat keuangan inklusif dengan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan,” kata dia.

Salah satu upaya penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan di dalam Proyek Prioritas Strategis (Major Project) adalah proyek digitalisasi rantai pasok pangan berbasis e-Wallet syariah. e-Wallet Syariah akan memudahkan para petani dan nelayan untuk bisa membeli kebutuhan sehari-hari dan keperluan produksi, tanpa harus menunggu pendapatan dari hasil panen dan tangkap.

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan, sistem aplikasi ini tidak memungut biaya dan hanya mendapatkan imbalan dari metode bagi hasil yang berbasis syariah. "Penerapan sistem tersebut dinilai sejalan dengan arah kebijakan yang dirumuskan Kementerian PPN/Bappenas di dalam menciptakan kesempatan petani dan nelayan sekaligus juga menjadi pemegang saham perusahaan yang berbasis syariah serta upaya di dalam memperkuat keuangan inklusif bagi seluruh masyarakat," ucapnya.

Editor: Ranto Rajagukguk