Bappenas: Keberhasilan Kerja Jokowi Jilid I Nyata

JAKARTA, iNews.id - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berhasil mencapai sejumlah target pembangunan selama kurun waktu lima tahun pertama dari tahun 2014 hingga 2019. Kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran, menjadi salah satu faktor yang membaik di era Jokowi jilid I.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menuturkan,capaian ini ditunjukkan oleh indikator rasio dari masing-masing elemen. Jokowi dinilai berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 11,3 persen menjadi 9,4 persen. Rasio gini yang menunjukkan tingkat ketimpangan pun membaik dari semula di angka 0,406 menjadi 0,382, dan tingkat pengangguran terbuka 5,7 persen menjadi 5,0 persen.

Ekspor Produk Fashion Indonesia Tembus Rp108 Triliun per September 2025

Untuk pertama kalinya selama sejarah Indonesia merdeka, pemerintahan Jokowi-JK berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi single digit. "Pemerintahan Pak Jokowi dimulai akhir tahun 2014 di tengah-tengah kondisi global yang terus mengalami gejolak tren penurunan harga komoditas yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Namun seiring berjalannya waktu, sejumlah hasil nyata berhasil dicapai," ucap Bambang dalam keterangannya, Kamis (17/10/2019).

Pengamat Ekonomi Hendri Saparini memaparkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat stabil dan solid di kisaran 5 persen selama lima tahun terakhir di mana beberapa negara besar seperti Tiongkok dan India mengalami penurunan yang lebih dalam dari kisaran 8 persen menjadi 6 persen.

“Saya rasa ini sebuah apresiasi kepada Pemerintah Presiden Joko Widodo, bahwa kondisi global yang sulit, namun pertumbuhan ekonomi tetap dijaga stabil dan kualitas pembangunan yang ditunjukkan dengan tingkat kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran terus membaik,” ujar Hendri.

Sedangkan, pengamat ekonomi Bank Mandiri, Dendi Ramdani mengapresiasi penurunan tingkat kemiskinan ini berhasil dicapai oleh Pemerintah pada saat ekonomi global melambat.

“Penurunan kemiskinan ini menunjukkan kebijakan Pemerintah yang pro kesejahteraan rakyat berjalan efektif. Efektifitas ini ditunjukkan dengan peningkatan akses rakyat kepada kebutuhan dasar, seperti peningkatan akses air minum dari 59,22 persen di tahun 2015 menjadi 72,79 persen di tahun 2019, peningkatan sanitasi layak dari hanya 46,63 persen menjadi 74,34 persen sepanjang 2015-2019,” kata Dendi.

Sementara itu saat ditanya mengenai fokus pembangunan di periode kedua pemerintahan Jokowi, Bambang menjelaskan, pemerintah akan mendorong lebih peran investasi dan ekspor serta mengurangi ketergantungan pada komoditas. “Pengembangan industri berbasis manufaktur akan menjadi prioritas utama Presiden Jokowi pada tahun 2020 hingga 2024,” tutur Bambang.

Editor: Ranto Rajagukguk