Bappenas: Lokasi Ibu Kota Pengganti Jakarta Diputuskan Tahun Ini

Rully Ramli ยท Senin, 13 Mei 2019 - 14:00 WIB
Bappenas: Lokasi Ibu Kota Pengganti Jakarta Diputuskan Tahun Ini

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang PS Brodjonegoro. (Foto: iNews.id/Rully Ramli)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah telah menetapkan kerangka waktu (timeframe) pemindahan ibu kota negara. Saat ini, rencana itu baru mencapai tahap kajian lanjutan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang PS Brodjonegoro menargetkan, kajian lanjutan bisa rampung tahun ini, sehingga ibu kota pengganti Jakarta bisa ditetapkan.

"Tentunya juga bahwa kajian ini akan kita finalkan tahun ini, sehingga keputusan lokasi sudah ada di 2019," kata Bambang dalam sebuah diskusi di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (13/5/2019).

Setelah lokasi ditentukan, kata Bambang, pemerintah akan berkonsultasi dengan DPR. Diskusi tersebut dimaksudkan untuk menyiapkan perangkat hukum yang dibutuhkan sebagai syarat pemindahan ibu kota.

Bambang menilai, pemerintah saat ini masih belum mempunyai aturan yang jelas mengenai proses pemindahan ibu kota. Salah satu opsi yang mungkin dilakukan adalah merevisi UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Tentunya disiapkan RUU dan akan dibahas apakah revisi (UU) DKI tadi atau UU baru," ucap dia.

Selain itu, Mantan Menteri Keuangan itu juga berharap, legalitas lahan ibu kota baru juga bisa diperoleh tidak lama setelah lokasi ditentukan. Dia berharap persiapan lahan yang menjadi domain Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) bisa dimulai pada 2020.

Menurut Bambang, isu soal legalitas tanah akan memakan waktu cukup lama sekitar tiga tahun. Setelah legalitas selesai, infrastruktur dasar bisa segera dibangun secepatnya pada 2022.

"2022-2024 pembangunan dan konstruksi real. Selain infrastruktur dasar, kami sudah masuk fasilitas pemerintahan termasuk perumahan dan kebutuhan komersial," ucap dia.

Dengan demikian, Bambang menyebut proses migrasi perangkat pemerintahan baru bisa dilakukan paling cepat 2024. Sejauh ini, kata dia, belum diputuskan apakah pemindahan PNS, TNI, dan Polri akan dilakukan sebagian atau seluruhnya.


Editor : Rahmat Fiansyah