Bappenas Sebut Masih Ada 9,4 Juta Orang yang Miskin Kronis

JAKARTA, iNews.id - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, jumlah penduduk miskin per September 2018 mencapai 25,67 orang. Angka tersebut setara 9,66 persen dari total penduduk.

Menteri Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonogero mengatakan, angka kemiskinan dalam empat tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Meski begitu, masih ada 9,4 juta orang atau hampir 2 juta rumah tangga yang masuk dalam kategori kemiskinan kronis.

Baca Juga

Setelah Cilacap, Dua Kilang Pertamina Kembali Kantongi Sertifikasi Produksi SAF Internasional

"Tingkat kemiskinan kronis, 2015 masih 4,17 persen, 2016 4,39 persenkemudian 2017 3,77 persen, 2018 turun 3,57 persen atau 9,4 juta jiwa. Keberhasilan untuk mengurangi ini karena ada pembangunan merata" ujar Bambang saat rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Mantan Menteri Keuangan itu menyebut, seiring turunnya kemiskinan absolut, kemiskinan kronis berangsur turun. Meski begitu, dia menilai penurunannya berjalan lambat.

Baca Juga

Terendah Sepanjang Sejarah, Ini Penyebab Angka Kemiskinan Turun

Mereka yang masuk kategori miskin kronis lebih sulit untuk dikeluarkan dari garis kemiskinan. Mereka yang masuk kategori ini karena tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan lain-lain sehingga hidupnbya membutuhkan bantuan pihak lain, terutama pemerintah.

Selain itu, Bambang juga menyoroti masih besarnya penduduk rentan miskin yang mencapai 53,3 juta jiwa atau 20,2 persen dari total penduduk. Secara tren, kata dia, ada penurunan dibandingkan 2015 yang mencapai 24,38 persen.

"Mereka ini bisa jatuh karena bencana alam, kenaikan harga pangan, penyakit, dan PHK. Jadi perlu dipastikan bahwa mereka bisa naik kelas dan tidak jatuh miskin lagi," kata dia.

Pemerintah, lanjut Bambang, terus mendorong program kesejahteraan sosial supaya makin banyak penduduk yang keluar dari jerat kemiskinan. Sejumlah program yang akan dilanjutkan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat dan perbaikan ketimpangan pengelolaan lahan.

"Lalu ada dana desa, KUR, pelatihan UMKM, rumah tinggal layak huni, BPJS ketenagakerjaan termasuk pekerja informal," ujar Bambang.

Editor: Rahmat Fiansyah