Begini Kemajuan 245 Proyek Strategis Nasional yang Ditetapkan Jokowi

Ade Miranti Karunia Sari · Kamis, 14 Desember 2017 - 15:36:00 WIB
Begini Kemajuan 245 Proyek Strategis Nasional yang Ditetapkan Jokowi
Ilustrasi (Foto: iNews.id/Yudistiro)

JAKARTA, iNews.id – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menetapkan 245 proyek sebagai proyek strategis nasional (PSN) yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017. Sebagian besar proyek itu kini tengah memasuki tahap konstruksi.

“Hingga akhir November 2017, capaian pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang masuk dalam proyek strategis nasional meliputi sebanyak 4 proyek telah selesai, 147 proyek dalam tahap konstruksi, 9 proyek dalam tahap transaksi, dan 87 proyek dalam tahap penyiapan,” kata Deputi bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Wahyu Utomo di Jakarta, Kamis (14/12/2017).

Untuk diketahui, PSN terdiri dari 245 proyek dan dua program, yaitu program ketenagalistrikan dan program industri pesawat terbang. Dari jumlah tersebut, pemerintah menetapkan 37 proyek prioritas dengan perkiraan nilai investasi sebesar Rp2.344 Triliun. Dari 37 proyek, 17 di antaranya memasuki fase konstruksi, 9 proyek dalam proses financial closing, dan 11 proyek dalam proses penyiapan.

Adapun rincian nilai investasi Proyek Prioritas tersebut yaitu Rp462 triliun untuk 17 proyek prioritas yang sudah konstruksi. Sementara 20 proyek yang masih dalam tahap penyiapan dan transaksi memiliki nilai investasi sebesar Rp1.957 triliun. Beberapa contoh proyek prioritas yang sudah mencapai tahap konstruksi antara lain Proyek Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, MRT Jakarta Koridor North-South, Palapa Ring Broadband, PLTU Batang, dan Tangguh LNG Train 3.

“Proyek tersebut dipantau dan didukung secara langsung oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP),” ujar Wahyu.

Sementara untuk program ketenagalistirkan 35.000 Megawatt (MW), sebanyak 3 persen atau 948 MW telah beroperasi, 42 persen (15.126 MW) memasuki tahap konstruksi, 38 persen (13.673 MW) sudah menandatangani Power Purchase Agreement (PPA), 11 persen (3.763 MW) dalam proses pengadaan, dan 6 persen (2.328 MW) dalam tahap perencanaan.

Wahyu menyebut, pemerintah telah berupaya untuk mendorong percepatan berbagai proyek strategis nasional, dari sisi reformasi fiskal, reformasi institusi, dan reformasi kebijakan. Dari sisi reformasi fiskal, pemerintah menyiapkan fasilitas Project Development Facility (PDF) untuk tahap penyiapan proyek, Viability Gap Fund (VGF) dan Availability Payment (AP) untuk tahap proses lelang, serta dana tanah bergulir untuk tahap konstruksi.

“Ini juga untuk mendukung kelayakan proyek infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),” katanya.

Sementara dalam rangka reformasi institusi, pemerintah telah membentuk Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Badan Layanan Umum (BLU) LMAN memiliki tugas menyediakan anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan tanah bagi proyek infrastruktur yang termasuk dalam daftar PSN. Selain itu, keberadaan PT Sarana Multi Infrastruktur juga turut mendukung agenda infrastruktur

Sementara sebagai bentuk reformasi kebijakan, pemerintah menerbitkan paket kebijakan ekonomi. Dari total 16 paket, 10 diantaranya secara spesifik dibuat untuk mendorong penyediaan infrastruktur.

Pemerintah memperkirakan total kebutuhan nilai investasi untuk realisasi seluruh PSN mencapai Rp4.417 triliun. Pendanaannya dirancang 13 persen berasal dari APBN/APBD, 28 persen dari BUMN/BUMD, dan 59 persen berasal dari pembiayaan swasta.

Editor : Ranto Rajagukguk