Begini Nasib PNS Terdampak Perampingan jika Tak Ada Instansi yang Menampung

JAKARTA, iNews.id - Kepala Biro (Karo) Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengungkapkan pegawai negeri sipil (PNS) terdampak perampingan akan disalurkan kepada instansi lain. Namun, hal tersebut tidak boleh dilakukan asal-asalan.

“Iya betul (tidak asal-asalan). Jadi tidak asal taruh sana sini. Harus ada penghitungan kebutuhan. Yang dibutuhkan instansi apa. Kemudian kompetensinya seperti apa,” ujarnya saat dihubungi, Minggu (19/7/2020).

Baca Juga

BI Catat Indeks Keyakinan Konsumen Meningkat di Oktober 2025 

Paryono menyebutkan ada kemungkinan PNS terdampak perampingan tidak tersalurkan ke Instansi lain. Dia mengatakan ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2017 tentang Manajemen PNS.

“Ketika tidak ada instansi yang membutuhkan pegawai, kompetensi tidak dibutuhkan, dan ternyata kelebihan pegawai, kalau sudah masuk batas usia pensiun bisa dipensiunkan. Kalau belum ya dia harus menunggu dulu,” katanya.

Baca Juga

Hadapi Covid-19, Sri Mulyani Sebut APBN Harus Fleksibel

Dalam PP 11/2017 disebutkan bila terdapat PNS yang disalurkan dan pada saat terjadi perampingan organisasi sudah mencapai usia 50 tahun dan masa kerja l0 tahun akan diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, jika ada PNS tidak dapat disalurkan pada instansi lain belum mencapai usia 50 tahun dan masa kerja kurang dari l0 tahun maka akan diberikan uang tunggu paling lama 5 tahun. 

Baca Juga

Sri Mulyani Curhat Banyak Warganet Berkata Kasar Kritik soal Utang

Jika sampai dengan masa tunggu 5 tahun PNS tidak dapat disalurkan maka akan diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kemudian, dalam pada saat berakhirnya pemberian uang tunggu PNS belum berusia 50 tahun, jaminan pensiun akan mulai diberikan pada saat mencapai usia 50 tahun.

Editor: Dani M Dahwilani