Belanja Modal Rendah, Mendagri Minta Kepala Daerah Bikin Tim Khusus Susun APBD

JAKARTA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan seringkali porsi anggaran untuk pegawai lebih tinggi dibandingkan belanja modal. Hal tersebut berdampak pada tidak maksimalnya pembangunan di daerah.

“Jalan-jalan rusak. Sampah bertebaran. Karena apa? Karena belanja modalnya kecil. Ada saya cek belanja modalnya hanya 12 persen. Artinya, belanja operasionalnya lebih kurang 88 persen. Hanya 12 persen. Nanti 12 persen pun yang digunakan untuk pegawai rapat-rapat lagi itu mungkin 3 persen, 4 persen, 5 persen. Jadi yang sampai ke masyarakat 7 persen, 8 persen. Ini menyedihkan,” katanya dalam Musrenbangnas, Selasa (4/5/2021).

Baca Juga

Mahkamah Agung AS Ragukan Legalitas Tarif Resiprokal Trump

Dia mengaku telah melakukan pengecekan ke daerah terkait hal ini. Menurutnya, banyak kepala daerah yang tidak tahu soal itu.

“Saya sudah cek juga kepada teman-teman kepala daerah. Teman-teman kepala daerah tidak tahu, main tanda tangan saja. Kenapa? Karena diajukan oleh Bappeda, kemudian diajukan oleh Sekda. Kemudian yang penting apa yang dititipkan oleh kepala daerah itu terakomodir yaitu tanda tangan. Itulah yang terjadi,” ungkapnya.

Baca Juga

Belanja Pegawai di Pemda Tinggi, Mendagri: Dampak ke Masyarakat Tidak Banyak

Pada kesempatan itu, Tito berpesan agar kepala daerah jangan mau dibodoh-bodohi bawahannya dalam penyusunan anggaran di daerah.