Belanja Modal Rendah, Mendagri Minta Kepala Daerah Bikin Tim Khusus Susun APBD

JAKARTA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan seringkali porsi anggaran untuk pegawai lebih tinggi dibandingkan belanja modal. Hal tersebut berdampak pada tidak maksimalnya pembangunan di daerah.

“Jalan-jalan rusak. Sampah bertebaran. Karena apa? Karena belanja modalnya kecil. Ada saya cek belanja modalnya hanya 12 persen. Artinya, belanja operasionalnya lebih kurang 88 persen. Hanya 12 persen. Nanti 12 persen pun yang digunakan untuk pegawai rapat-rapat lagi itu mungkin 3 persen, 4 persen, 5 persen. Jadi yang sampai ke masyarakat 7 persen, 8 persen. Ini menyedihkan,” katanya dalam Musrenbangnas, Selasa (4/5/2021).

Manfaatkan Panas Bumi PGE, Kopi Kamojang Punya Rasa Unik hingga Diekspor ke Asia dan Eropa

Dia mengaku telah melakukan pengecekan ke daerah terkait hal ini. Menurutnya, banyak kepala daerah yang tidak tahu soal itu.

“Saya sudah cek juga kepada teman-teman kepala daerah. Teman-teman kepala daerah tidak tahu, main tanda tangan saja. Kenapa? Karena diajukan oleh Bappeda, kemudian diajukan oleh Sekda. Kemudian yang penting apa yang dititipkan oleh kepala daerah itu terakomodir yaitu tanda tangan. Itulah yang terjadi,” ungkapnya.

Belanja Pegawai di Pemda Tinggi, Mendagri: Dampak ke Masyarakat Tidak Banyak

Pada kesempatan itu, Tito berpesan agar kepala daerah jangan mau dibodoh-bodohi bawahannya dalam penyusunan anggaran di daerah.

“Tolong rekan-rekan kepala daerah, terutama kepala daerah baru jangan mau juga dibodoh-bodohi. Buat tim khusus, tim teknis untuk penyusunan RKP, APBD dan lain-lain,” tuturnya.

Mendagri Minta PNS Bersyukur, Pemerintah Masih Berikan THR meski Keuangan Negara Berat

Mantan Kapolri itu menjelaskan bahwa penyusunan anggaran pada saat ini mengikuti prinsip money follow programme.

“Eksekusi tahun depan prinsipnya programnya follow money. Berapa uang yang ada yang itu yang diikuti. Itu yang dikerjakan,” ujarnya.

Dia juga meminta agar porsi belanja modal ditambah setidaknya 30 hingga 40 persen.

“Bapak presiden menyampaikan pengalaman beliau waktu jadi Wali Kota Solo, beliau pernah berhasil mencapai 45 persen untuk belanja modal. Itu sudah lumayan lah. Ini stimulan untuk membangunkan swasta juga. Dalam situasi pandemi ini belanja pemerintah menjadi belanja pokok, tulang punggung belanja,” pungkasnya.

Editor: Jujuk Ernawati