Bentuk BPDLH, Menkeu Sebut Potensi Dana Kelola Capai Rp800 Triliun

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah resmi membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Badan ini dibentuk untuk mengakomodasi potensi sumber pendanaan yang berkaitan dengan isu lingkungan hidup.

Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sumber pendanaan lingkungan hidup masih memiliki potensi yang sangat besar untuk ditingkatkan. Ia bahkan menyebut BPDLH berpotensi mengelola dana sebesar Rp800 triliun untuk mengatasi isu terkait lingkungan hidup.

Redenominasi Rupiah Bisa Perkuat Identitas Nasional dan Tekan Dolarisasi

"Biasanya, mereka yang memiliki dana dan sekarang peduli terhadap lingkungan, mereka akan mencari negara maupun institusi yang memiliki kredibilitas dan komitmen untuk melaksanakan program-program dalam rangka memperbaiki dan melindungi lingkungan hidup," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Pengumpulan dana yang tidak hanya terfokus terhadap pendanaan dana dari negara menjadi kunci utama untuk merealisasikan potensi tersebut. Melalui BPLDH ini diharapkan mampu menarik sumber pendanaan dari berbagai pihak, seperti swasta, organisasi non-profit, atau pribadi.

Salah satu sumber pendanaan yang dinilai potensial adalah perdagangan karbon atau carbon trading. Carbon trading sendiri merupakan suatu kompensasi yang dibayarkan negara maju kepada negara mitra akibat tidak mengurangi emisi karbon yang sudah ditentukan dalam perjanjian.

"Potensi anggaran yang dikelola selain berasal dari (dana) reboisasi dan lain-lain, untuk carbon trading dan juga potensi lainnya bisa mencapai Rp800 triliun. Nanti kita lihat bagaimana strategi dan skemanya," kata dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, saat ini Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29 persen. Namun, dengan adanya kompensasi yang dibayarkan negara lain, salah satunya melalui carbon trading, Indonesia mampu mengurangi emisi karbon hingga 41 persen.

Ditemui di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto mengatakan, untuk dana awal yang sudah tersedia untuk dikelola oleh BDPLH sebesar Rp2,1 triliun. Untuk tahun depan, badan ini berpotensi mengelola dana sebesar Rp4,29 triliun.

"Sumber dananya dana reboisasi, dana dari Norwegia dan APBN," katanya.

Editor: Ranto Rajagukguk