Biayai Program Infrastruktur, Pemerintah Putar Otak Cari Rp5.000 Triliun

JAKARTA, iNews.id - Pembiayaan infrastruktur masih menemui kendala karena ada sekitar Rp5.000 triliun yang tidak bisa ditanggung pemerintah. Hal ini membuat pemerintah memutar otak untuk mencari sumber pendanaan lain.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Rosmaya Hadi mengatakan, hingga kini pihaknya tidak merekomendasikan pemerintah untuk menambah utang baru agar bisa menambal kebutuhan tersebut. Oleh karenanya, BI dan pemerintah terus berembuk untuk mencari skema pendanaan baru.

Baca Juga

Penerimaan Pajak Digital Rp43,75 Triliun, Roblox Ditunjuk Jadi Pemungut PPN PMSE

"Rasanya kita tidak sampai sejauh itu ya (menambah utang)," ujarnya di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat pembiayaan infrastruktur membutuhkan Rp6.000 triliun. Namun, pemerintah hanya mampu menyediakan Rp1.000 triliun selama lima tahun atau Rp240 triliun tiap tahunnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Lima tahun ke depan kita memiliki gap pembiayaan dari kebutuhan kita Rp5.000 triliun. Besarnya setara dengan aset lima bank BUMN," kata dia.