Biayai Program Infrastruktur, Pemerintah Putar Otak Cari Rp5.000 Triliun

JAKARTA, iNews.id - Pembiayaan infrastruktur masih menemui kendala karena ada sekitar Rp5.000 triliun yang tidak bisa ditanggung pemerintah. Hal ini membuat pemerintah memutar otak untuk mencari sumber pendanaan lain.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Rosmaya Hadi mengatakan, hingga kini pihaknya tidak merekomendasikan pemerintah untuk menambah utang baru agar bisa menambal kebutuhan tersebut. Oleh karenanya, BI dan pemerintah terus berembuk untuk mencari skema pendanaan baru.

Baca Juga

RI-Italia Jajaki Kerja Sama Kembangkan Teknologi Industri Logam Nasional

"Rasanya kita tidak sampai sejauh itu ya (menambah utang)," ujarnya di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat pembiayaan infrastruktur membutuhkan Rp6.000 triliun. Namun, pemerintah hanya mampu menyediakan Rp1.000 triliun selama lima tahun atau Rp240 triliun tiap tahunnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Lima tahun ke depan kita memiliki gap pembiayaan dari kebutuhan kita Rp5.000 triliun. Besarnya setara dengan aset lima bank BUMN," kata dia.

Dia menegaskan, ketimbang merencanakan penambahan utang pemerintah justru berupaya memanfaatkan peran swasta. Pemerintah juga telah menyiapkan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk hal tersebut.

"Rasanya gitu ya (porsi swasta ditingkatkan). Kita harus tingkatkan diberbagai pembiayaan karena ini tidak hanya terbatas bukan saja untuk jalan tol tapi juga untuk energi dan macam-macam, tentu ini memerlukan peran swasta juga," ucapnya.

Dia juga optimistis gap tersebut bisa dipenuhi investor meski saat ini kondisi perekonomian sedang lemah. Untuk itu BI dan pemerintah berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi supaya masih di kisaran 5 persen dari PDB.

"Kami optimistis, ini kita benahi di segala arah tetapi yang penting lagi adalah kompetensi sumber daya manusia (SDM). Nah ini adalah satu langkah ke depan untuk kita merapikan SDM," tutur dia.

Editor: Ranto Rajagukguk