BPK:Laporan Keuangan KPU dan BSSN WDP, Bakamla Kembali Dapat Catatan

Rina Anggraeni ยท Selasa, 14 Juli 2020 - 23:11:00 WIB
BPK:Laporan Keuangan KPU dan BSSN WDP, Bakamla Kembali Dapat Catatan
BPK mengungkapkan laporan keuangan KPU serta BSSN dinyatakan Wajar dengan Pengecualian (WDP), serta Bakamla kembali dapat catatan. (Foto: Sindonews)

JAKARTA, iNews.id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sejumlah kementerian/lembaga (K/L) pada 2019. Tercatat laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dinyatakan Wajar dengan Pengecualian (WDP).

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyampaikan di dalam laporan KPU hanya mendapatkan opini WDP dalam dua tahun berturut-turut sejak 2018. Sementara BSSN baru mendapatkan opini WDP pada 2019.

"Dalam 88 laporan keuangan, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap 84 LKKL dan satu LK BUN atau setara 96,5 persen," kata Agung di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Adapun tiga lainnya gagal dapat WTP. Masing-masing, wajar dengan pengecualian terhadap dua LKKL atau 2,3 persen (KPU dan BSSN), dan tidak menyatakan pendapat (disclaimer) kepada Badan Kemanan Laut (Bakamla).

Sebelumnya, pada 2016 dan 2017 bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Bakamla mengantongi opini disclaimer dari BPK. Pada 2018 dan 2019, Bakamla menjadi satu-satunya lembaga pemerintahan yang mendapatkan opini disclaimer dalam laporan keuangannya.

"Meskipun terdapat 2 LKKL tahun 2019 yang belum memperoleh opini WTP, namun temuan maupun total anggarannya tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LKPP 2019 secara keseluruhan," ujar Agung.

Karena itu, secara keseluruhan BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019.

Di mana, LKPP 2019 menyajikan secara wajar dalam semua hal material posisi keuangan per 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Editor : Dani M Dahwilani