BPKN Catat 600 Aduan Konsumen Sepanjang Semester II, Terbanyak di Properti

Riezky Maulana ยท Selasa, 30 Juni 2020 - 12:34 WIB
BPKN Catat 600 Aduan Konsumen Sepanjang Semester II, Terbanyak di Properti

Properti. (Foto: ilustrasi/Okezone)

JAKARTA, iNews.id - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mencatat 600 aduan yang masuk hingga semester I 2020. Aduan ini didominasi keluhan konsumen terhadap sektor properti.

"Jadi 80 persen lebih pengaduan dari masyarakat yang diterima oleh BPKN saja, itu adalah di sektor perumahan," kata Ketua BPKN Ardiansyah Parman dalam webinar iNews Portal bertajuk Perlindungan Konsumen di Tengah Pandemi, Selasa (30/6/2020). .

Dia menilai, aduan terkait properti ini karena konsumen dirugikan dengan iklan yang tidak sesuai. Bahkan, tak jarang status tanah yang dijanjikan tak jelas sehingga konsumen sangat dirugikan.

"Banyak konsumen perumahan dirugikan akibat iklan yang tidak sesuai, kemudian status tanah yang tidak clean and clear, sehingga mereka dijanjikan akan dibangun tahun depan atau mungkin dua tahun, tetapi ternyata tidak. Apakah itu rumah tapak atau itu rumah susun apartemen? Sama saja," tuturnya.

Selain properti, pengaduan masyarakat terkait perdagangan elektronik atau e-commerce juga meningkat selama pandemi virus corona (Covid-19). Namun sayangnya, dia tidak menyebutkan detail angka pengaduannya.

"Masalah keuangan atau pembiayaan ini juga banyak diadukan oleh masyarakat. Belakangan di masa pandemi Covid-19 ini juga muncul lagi persoalan-persoalan di bidang e commerce yang sudah disampaikan kepada BPKN," tuturnya.

Oleh karenanya, Ardiansyah menilai perlunya regulasi yang mengatur kerugian konsumen ini. Selain regulasi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, pengawasan di lapangan perlu diperketat.

"Banyak hal yang harus kita perbaiki karena kondisinya berdinamika begitu cepat sehingga memang regulasi harus juga mengikuti dengan cepat. Tetapi praktek di lapangannya, pengawasan juga jauh lebih penting daripada peraturan dan bila pengawasan tidak cukup maka akan terjadi pelanggaran," tuturnya.

Editor : Ranto Rajagukguk