BUMN Bakal Dirampingkan Lagi? Erick Thohir: Yes, Dimungkinkan

Suparjo Ramalan ยท Minggu, 24 Oktober 2021 - 17:05:00 WIB
BUMN Bakal Dirampingkan Lagi? Erick Thohir: Yes, Dimungkinkan
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, tidak menutupkan kemungkinan untuk kembali merampingkan BUMN. (Foto: dok iNews)

JAKARTA, iNews.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan, tidak menutup kemungkinan akan kembali merampingkan sejumlah BUMN. Adapun jumlah BUMN saat ini 41 dari sebelumnya sebanyak 108 BUMN.

Dia menjelaskan, kebijakan itu sangat mungkin dilakukan. Pasalnya, BUMN harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini dari masing-masing industrinya.

“Apakah dirampingkan? Dimungkinkan, tergantung dari situasi industrinya. Jadi yes dimungkinkan," kata Erick di Palembang, Sumatera Selatan, dikutip dari Antara, Minggu (24/10/2021).

Dia menuturkan, perampingan BUMN merupakan salah satu langkah strategis dalam proses transformasi yang sedang berlangsung sejak dua tahun terakhir. Dalam transformasi BUMN, Erick memangkas jumlah klaster dari 27 menjadi 12 klaster.

Menurutnya, BUMN harus bertransformasi terutama dalam model bisnis. Itu karena negara berharap perusahaan pelat merah bisa memberikan pemasukan sebesar-besarnya.

Dalam proses transformasi BUMN, Kementerian BUMN selaku pemegang saham telah menetapkan lima fondasi, yakni perbaikan korporasi dan pelayanan publik, fokus pada bisnis inti, inovasi berbasis digitalisasi, proses bisnis yang baik, dan diawali dengan transformasi sumber daya manusia (SDM).

“Jangan berpikiran, ini kan perusahaan negara. Jika rugi, kan ada negara yang bantu,” ujar Erick.

Dia pun mengaku belum puas atas capaian yang diraih Kementerian BUMN. Meski begitu, kontribusi BUMN ke negara mencapai Rp377 triliun melalui pajak, dividen, dan bagi hasil.

BUMN juga mampu melejitkan laba hingga 365 persen menjadi Rp26 triliun dibanding periode yang sama tahun lalu senilai Rp6 triliun. Namun capaian ini belum optimal jika melihat aset yang dimiliki BUMN yang di atas Rp9.000 triliun. Erick masih menyayangkan, meski sudah diciutkan menjadi 41 BUMN tapi sejatinya yang memberikan dividen ke negara tetap hanya 11 BUMN.

"Tapi apakah yang tidak bisa menghasilkan dividen akan dibubarkan, ya tidak juga karena dilihat juga karena ada juga BUMN yang kerjanya untuk pelayanan publik," ucap Erick.

Contohnya PT KAI dan PT Pelni yang tidak mungkin dipaksa untuk meraih untung sebanyak-banyaknya karena sebagian besar kegiatannya merupakan publik service obligation (PSO).

Editor : Jujuk Ernawati

Bagikan Artikel: