Curah Hujan Tinggi, Petani Didorong Ikut Asuransi Pertanian

JAKARTA, iNews.id - Curah hujan yang tinggi beberapa hari terakhir berpotensi membuat lahan pertanian mengalami kebanjiran. Di sejumlah daerah bahkan lahan-lahan pertanian sudah diterjang banjir.

Untuk itu, Kementerian Pertanian (Kementan) terus memantau dan siap melakukan penanganan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sekitar 1.000 hektare sawah terendam banjir sejak 16 Januari 2019.

Kemenkeu Yakin BLT Rp900 Ribu Pulihkan Daya Beli Masyarakat hingga Akhir 2025

"Luasan tersebut berdasarkan pendataan sementara yang kami lakukan terhadap area persawahan di tiga kecamatan yang terendam Banjir, yakni Tambak, Sumpiuh, dan Kemranjen," kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Widarso.

Dari luasan yang terendam banjir tersebut, kata dia, terdapat sekitar 300 hektare tanaman padi yang mati karena terlalu lama terendam banjir. "Tanaman padi yang usianya kurang dari satu bulan berpotensi mati jika terendam banjir terlalu lama. Sementara tanaman padi yang berusia lebih dari satu bulan diharapkan masih bisa bertahan hidup," katanya.

Pihaknya telah melaporkan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian terkait dengan potensi kerugian yang dialami petani akibat banjir tersebut meskipun luasan tanaman padi yang berpotensi mati masih terus berkembang.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Pending Dadih Permana mengatakan, pihaknya terus memantau kondisi pertanian yang berpotensi atau sudah mengalami kebanjiran. Dia mengaku siap memberikan segala bantuan untuk mengatasinya.

Pertama, memberikan bantuan bibit padi dan pupuk. Bantuan ini berlaku pada para petani yang tidak memiliki asuransi. Kedua, bagi petani yang memiliki asuransi bisa langsung meminta ganti rugi tersebut. "Insya Allah kita akan bantu bibit padi dan pupuk untuk daerah yang betul-betul terkena banjir dan dia belum asuransi. Bagi yang sudah asuransi langsung diganti, nanti nilai asuransinya 1 hektare Rp6 juta," kata Dadih Permana.

Hal ini diharapkan menjadi salah satu bagian dari membuat para petani terlindungi. Serta untuk membuat petani tidak ragu dalam bercocok tanam ia juga berencana mengembangkan asuransi tersebut ke sektor lainnya.

Namun, Dadih juga terus mendorong petani untuk mandiri dalam kepesertaan di Asuransi usaha tani padi (AUTP). Saat ini total klaim yang diberikan oleh penyelenggara asuransi pertanian adalah Rp6 juta per hektare.

“Makanya tugas pemerintah melakukan sosialisasi dan sebagainya. Ke depan, kami akan dorong mereka untuk mandiri. Pemerintah akan berkomitmen dengan itu, karena belum semua (ikut asuransi),” kata Dadih Permana.

Program ini mewajibkan petani membayar 3 persen dari total tanggungan dengan 80 persen subsidi pemerintah. Dengan demikian petani cukup membayar Rp36.000.

Editor: Ranto Rajagukguk