Danai Program Infrastruktur 5 Tahun, Menteri Basuki Gunakan Skema Pendanaan Ini

Isna Rifka Sri Rahayu ยท Selasa, 12 November 2019 - 15:53 WIB
Danai Program Infrastruktur 5 Tahun, Menteri Basuki Gunakan Skema Pendanaan Ini

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merancang program infrastruktur selama 2020-2024. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merancang program infrastruktur selama 2020-2024. Program ini diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp2.000 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, besaran dana itu tak bisa disiapkan karena pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya bisa mengucurkan hingga Rp650 triliun selama lima tahun ke depan. Oleh karenanya, dia membutuhkan bantuan dari swasta.

"Ini totalnya kita hitung sekitar Rp2.000 triliun yang dibutuhkan tapi APBN kan kita cuma Rp120 triliun sekitar itu (per tahun) jadi lima tahun kira-kira Rp620-650 triliun saja. Sisanya dari swasta melalui KPBU atau investasi," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Dia mengaku, proyek infrastruktur lima tahun ke depan ini akan lebih banyak porsinya untuk swasta dibanding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sangat berbeda dengan lima tahun lalu di mana perusahaan BUMN yang lebih dominan dilibatkan.

"Memang waktu kemarin lebih dominan BUMN, tapi yang lima tahun ke depan seperti putusan Presiden kami mengurangi. Pak Erick juga sama,l inginnya mengurangi dominasi BUMN sehingga kita lebih banyak ke swasta," ucapnya.

Kendati demikian, dia tidak mematok persentase kontribusi dari swasta maupun BUMN. Oleh karenanya, diharapkan swasta dapat berkontribusi sebesar-besarnya dalam pengerjaan proyek infrastruktur ini.

"Tergantung investasinya. Makanya tergantung ada KPBU dan investasi. Pak Bahlil lagi coba tarik investasi," kata dia.

Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) sebelumnya memprotes proyek-proyek infrastruktur yang dikuasai perusahaan BUMN. Pasalnya, selama ini pemerintah memberikan penugasan BUMN dalam mengerjakan proyek-proyek infrastruktur.

Wakil Ketua Umum V Gapensi La Ode Saiful Akbar mengatakan, selama lima tahun belakangan pemerintah gencar bangun infrastruktur di seluruh Indonesia. Namun, selama itu pula pengusaha swasta sangat minim diajak berkontribusi garap proyek ini.

"Ada satu masalah yang jadi fundamental di konstruksi, problemnya adalah pekerjaan konstruksi itu dikuasai BUMN, tidak dicapai pengusaha-pengusaha swasta," ujarnya di Gedung BEI, Jakarta, Senin (4/11/2019).


Editor : Ranto Rajagukguk