Get iNews App with new looks!
inews
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Spekulasi AS Serang Iran, Maskapai Internasional Batasi Penerbangan di Timur Tengah
Advertisement . Scroll to see content

Diskon Tarif Tiket Pesawat Dievaluasi, Pemerintah Akan Gulirkan Kebijakan Baru

Jumat, 02 Agustus 2019 - 23:59:00 WIB
Diskon Tarif Tiket Pesawat Dievaluasi, Pemerintah Akan Gulirkan Kebijakan Baru
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. (Foto: iNews.id)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah membuat kebijakan untuk menurunkan tarif tiket pesawat dengan memangkas biaya maskapai di bandara. Namun, kebijakan ini tidak sustainable karena membebani operator bandara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pihaknya sedang mencari cara lain yang lebih ampuh mengatasi mahalnya tiket pesawat ini. Rencananya, aturan baru tersebut akan diterbitkan bulan depan.

"Jadi kita akan, sedang menelusuri mana yang perlu dibenahi. Dan itu perlu, kita targetkan satu bulan selesai. Nah setelah itu, kita umumkan ini dia yang baru," ujarnya di kantornya, Jakarta, Jumat (2/8/2019).

Untuk membuat aturan baru ini pihaknya akan mencari sedalam-dalamnya permasalahan yang menjadi penyebab tiket pesawat mahal dari berbagai aspek. Hal ini agar mendapatkan solusi yang paling tepat tanpa merugikan pihak manapun.

"Tarif dikurangi karena ini, itu memikul berapa, kita akan lihat. Kita akan, artinya gini itu deregulasi besar besaran. Kira-kira gitu," kata dia.

Kebijakan yang ada saat ini dinilai tidak dapat dilakukan untuk jangka panjang meski salah satu maskapai menawarkan pemerintah untuk memperpanjang kebijakan tarif tiket murah tanpa jangka waktu. Namun, menurut dia maskapai tidak akan bisa melakukan hal tersebut.

"Kita kan sudah coba untuk LCC-nya yang ini murah. Flight murah hari tertentu Selasa, Kamis, Sabtu, jam tertentu. Kita sudah pelajari dan itu tidak bisa sustainable," ucapnya.

Apalagi maskapai menawarkan hal tersebut dengan syarat pemberian insentif yang lebih kepada mereka. Namun, pemerintah menilai insentif yang saat ini diberikan sudah cukup.

"Kalau pakai kompensasi lagi siapa yang mau kompensasi lagi? Masa iya ambil sini taro sana. Ya tidak sustainable, yang dicari sekarang adalah solusi yang sustainable yang bisa terus-menerus tanpa kemudian ada yang mengorbankan," tutur dia.

Editor: Ranto Rajagukguk

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut