Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Menko Airlangga Minta Kepala Daerah Kendalikan Inflasi dan Selesaikan Hambatan Investasi

BOGOR, iNews.id - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta kepala daerah dan Forkopimda untuk mengendalikan inflasi dan menyelesaikan hambatan investasi pada tahun ini. Hal ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

“Tentu beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu memantau harga dan ketersediaan. Jadi antara stok dan harga itu harus dijaga. Kalau harga naik dipastikan ketersediaan stok berkurang. Kemudian kerja sama antar daerah terutama untuk mengurangi disparitas harga. Melakukan operasi pasar atau bazar murah. Dukungan APBD dalam pengendalian termasuk subsidi transportasi. Memperkuat sarana dan prasarana penyimpanan, kemudian peningkatan produksi pangan dan pengawasan,” ujar Menko Airlangga saat memberikan arahan dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda di Sentul, Bogor, Selasa (17/1/2023).

Bakal Dihuni ASN, TNI hingga Polri, Jargas PGN Dukung Hunian Rusun Wisma Atlet

Menko Airlangga menambahkan, perekonomian Indonesia diperkirakan akan mampu tumbuh sebesar 5,3 persen di sepanjang tahun 2022. Meski di tengah ketidakpastian perekonomian global saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 diproyeksikan masih berada di kisaran 4,7 persen- 5,3 persen oleh berbagai lembaga internasional.

Sementara, realisasi inflasi Indonesia pada bulan November 2022 juga tercatat masih terkendali pada angka 5,51 persen (yoy), lebih rendah dari perkiraan awal 6,00 persen (yoy) dan relatif lebih baik dibandingkan sebagian besar negara lain.

Momen Presiden Jokowi Makan Siang Bareng Kepala Daerah Seluruh Indonesia

Guna mengantisipasi ketidakpastian global pada tahun ini, kepala daerah dan Forkopimda diharapkan dapat mengoptimalkan Belanja Pusat dan Daerah untuk penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), mengoptimalkan Program Pemberdayaan di Daerah, mempermudah akses terhadap pekerjaan, meningkatkan kapasitas SDM dan UMKM serta Pembiayaan UMKM, dan menggunakan Belanja Daerah untuk Program Padat Karya kota dan desa untuk mengantisipasi terjadinya PHK.

“Kemudian poin kedua yang ingin saya sampaikan terkait dengan investasi. Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa ada 2 hal yang menjadi hambatan investasi, yaitu yang pertama mengenai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruangan, KKPR, dan Rencana Detail Tata Ruang, RDTR, tentu perlu dilakukan pembahasan dengan persetujuan dan terkait dengan zonasi,” ucap Menko Airlangga.