Dukung Jual Aset, SKK Migas Harap Pertamina Perbaiki Hulu Migas

Isna Rifka Sri Rahayu ยท Kamis, 19 Juli 2018 - 13:32 WIB
Dukung Jual Aset, SKK Migas Harap Pertamina Perbaiki Hulu Migas

Ilustrasi. (Foto: Reuters)

JAKARTA, iNews.id - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendukung keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang memberi persetujuan kepada PT Pertamina (Persero) untuk menjual asetnya, terutama di sektor hulu migas.  

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Wisnu Prabawa Taher menilai, kebijakan Rini tentunya sudah melalui pertimbangan yang matang dan menjadi jalan terbaik. Dia yakin langkah ini bisa meningkatkan kinerja Pertamina terutama di sektor hulu migas.

“Kami berharap langkah ini dapat meningkatkan kinerja Pertamina khususnya di wilayah kerja hulu migas di Indonesia yang di tangani oleh Pertamina serta secara signifikan dapat mendorong peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional,” kata Wisnu dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/7/2018).

Sepanjang semester I-2018, Pertamina memang gagal memenuhi target produksi migas Rencana Kerja Anggara (RKA) 2018 yang sebesar 930.000 barel oil ekuivalen per day (boepd). Sepanjang periode Januari-Juni 2018, Pertamina hanya memproduksi migas sebesar 915.000 boepd.

Gagalnya pemenuhan target itu karena anak usaha di sektor hulu migas terkendala berbagai hal teknis sehingga produksi menjadi tak maksimal. Misalnya saja Pertamina Hulu Mahakam yang baru memproduksi gas sebesar 916 mmscfd atau 83,3 persen dari target RKA 2018.

Wisnu berharap dengan langkah strategis ini Pertamina dapat melakukan upaya yang lebih agresif dalam eksplorasi mencari cadangan hulu migas yang baru, dan lebih efisien dalam melaksanakan program kerja di hulu migas.

Sebagai informasi, Menteri BUMN Rini Seomarno dikabarkan memberi persetujuan kepada Pertamina untuk menjual aset-asetnya demi menyelematkan kondisi keuangan perusahaan. Ini dibuktikan dari beredarnya surat berkop Kementerian BUMN dengan hal ‘Persetujuan Prinsip Aksi Korporasi untuk Mempertahankan Kondisi Kesehatan Keuangan Pertamina’ pada tanggal 29 Juni 2018.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno membenarkan adanya surat tersebut. Penjualan aset ini dilakukan sebagai antisipasi harga minyak mentah sebesar 70 dolar Amerika Serikat (AS) per barel yang sudah tidak sesuai asumsi makro. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sebesar 48 dolar AS per barel.

Kondisi tersebut membuat Pertamina selaku penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar subsidi makin merugi. Pasalnya, selisih dana yang ditanggung perusahaan cukup besar sehingga menggerogoti keuangan perusahaan. Apalagi pemerintah juga menjamin tidak menaikkan harga BBM Premium dan Pertalite.

"Harus jaga-jaga waspada karena ICP kan naik. Pemerintah bersama-sama sedang mencari solusi terbaik untuk Pertamina," ujar Fajar kepada iNews.id, Jakarta, Rabu (18/7/2018).

Editor : Ranto Rajagukguk