Edhy Prabowo Punya Banyak Penasihat, Kiara Sebut KKP Terlalu Gemuk

JAKARTA, iNews.id - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyoroti pengangkatan 13 orang penasihat dan sembilan orang Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan oleh Menteri Edhy Prabowo. Pasalnya, jumlah tersebut terlalu banyak di tengah langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyederhanakan struktur birokrasi.

Sekjen Kiara Susan Herawati menyatakan, pengangkatan 22 orang pejabat baru tersebut menunjukkan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tidak memiliki kepercayaan diri dengan struktur kementerian yang ada. "Padahal, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo cukup mengangkat tak lebih dari lima orang penasihat untuk memperkuat kebijakannya," kata Susan Herawati dalam keterangannya, Rabu (22/1/2020).

Baca Juga

RI Bidik Kerja Sama Sektor Maritim dengan Rusia, Ini Potensinya

Menurut dia, seharusnya yang mesti lebih diperkuat adalah posisi eselon I, level direktur jenderal, serta eselon II, level direktur, sebagai eksekutor berbagai program kerja yang telah ditetapkan. Lebih khusus, lanjutnya, Edhy Prabowo seharusnya lebih memperkuat posisi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Pasalnya ke depan bakal lebih banyak praktik perampasan ruang hidup masyarakat dengan ekspansi proyek pembangunan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Seperti diketahui, Edhy Prabowo mengangkat sebanyak 13 tokoh di bidang ilmu pengetahuan, bisnis dan politik, serta sebanyak sembilan orang sebagai Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.

Menteri Edhy menyatakan, pengangkatan penasihat menteri dan komisi pemangku kepentingan dilakukan agar langkah KKP membangun sektor kelautan dan perikanan tidak salah arah. "Saya memang sudah lama berencana untuk berbicara terbuka, untuk kumpul sekaligus momen memperkenalkan penasihat menteri yang saya harap ke depan menjadi backbond (tulang punggung) kita untuk memberikan nasihat, masukan, supaya langkah kita membangun sektor kelautan dan perikanan tidak salah dalam melangkah. Komisi pemangku kepentingan juga menjadi ujung tombak dalam mengkomunikasikan dengan stakeholder kelautan dan perikanan," katanya.