Ekonom Sebut Jumlah 20 Juta KPM BST dan PKH Terlalu Sedikit, Ini Alasannya

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menargetkan jumlah penerima bantuan sosial tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH) masing-masing sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Dengan demikian, ada 20 juta KPM yang akan menerima bantuan akibat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.   

Ekonom Bhima Yudhistira menyebut penyaluran bansos mestinya diperluas kepada masyarakat, tidak hanya 20 juta KPM. Pasalnya, jumlah penduduk yang rentan miskin di Indonesia lebih dari itu. 

Baca Juga

AS Terancam Bayar Ganti Rugi Rp33 Ribu Triliun Jika Tarif Resiprokal Batal

"Jumlah penduduk rentan miskin saja 115 juta orang penduduk, jadi 20 juta KPM terlalu sedikit," kata Bhima di Jakarta, Minggu (18/7/2021).

Bhima sebelumnya juga mengusulkan bantuan sosial tunai dinaikkan menjadi Rp1 juta per keluarga per bulan. Saat ini, besaran BST senilai Rp300.000 per keluarga per bulan.

Baca Juga

Bulog Salurkan Bantuan Beras 10 Kg per Keluarga yang Terdampak PPKM Mulai Hari Ini

"Bansos jelas tidak cukup jika bantuan tunai hanya Rp300.000 per bulan per keluarga penerima. Itu artinya dalam situasi krisis nominal dana bansos tidak beda jauh dengan kondisi normal," ujarnya.

Namun selain mendapat uang tunai, penerima BST dan PKH juga mendapat tambahan bantuan 10 kliogram (kg). Dia berharap bisa diberikan dengan cepat dan tepat sasaran. Kendati demikian, dia menilai, harusnya bantuan diberikan sebelum diterapkan PPKM Darurat. 

Baca Juga

7 Program Bansos untuk Masyarakat Terdampak PPKM Darurat, Ada BST Usulan Pemda

"Idealnya diberikan bantuan dulu, baru dilakukan PPKM darurat karena yang terjadi sekarang banyak yang tidak bisa bekerja karena adanya pembatasan," ujarnya.

Editor: Jujuk Ernawati