Ekonom Soroti Realisasi Anggaran PEN Rp600 Triliun Rendah

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja membentuk Komite Baru Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) lewat Perpres Nomor 82 tahun 2020. Ekonom Aviliani memberikan tanggapannya terkait pembentukan komite dan realisasi anggaran PEN rendah.

"Hati-hati dengan komite ini, karena ini kan seolah tim panitia. Tapi, sifatnya jangka menengah panjang, bukan seperti komite Asian Games yang sementara," ujar Aviliani dalam webinar yang diselenggarakan Indikator Politik Indonesia, Jakarta, Kamis (23/7/2020).

Baca Juga

Kadin Dorong Ekonomi Indonesia Tumbuh 8 Persen Lewat Cara Ini

Dia menyampaikan beberapa hal yang menurutnya masih janggal terkait pembentukan dan struktur dari komite ini.

"Kenapa Bappenas tidak dilibatkan padahal berbicara soal transformasi ekonomi? Kenapa Menteri Sosial tidak diajak? Kenapa masih banyak demand side yang belum digerakkan? Kenapa anggaran PEN Rp600 triliun belum semuanya dibelanjakan?" katanya.

Baca Juga

Sumut Siapkan Anggaran Penanganan Covid-19 Tahap II Sebesar Rp500 Miliar

Menurut Aviliani, dalam menghadapi situasi pandemi seperti ini, level Kementerian jangan sampai menjalankan business as usual. Covid-19, harusnya ada transformasi birokrasi yang out of the box.

"Transformasi out of the box ini tidak terjadi. Kebijakan sudah keluar, anggaran Rp600 triliun sudah disetujui DPR, tapi sampai hari ini realisasinya masih relatif rendah," ujarnya.

Dia mengatakan, realisasi anggaran PEN hingga Juni 2020 harusnya sudah mencapai 50 persen. Namun, hingga saat ini realisasinya baru mencapai angka 30 persen.

"Makanya pertumbuhan kita di kuartal ini negatif. Kenapa? Karena masih pakai sistem business as usual. Kondisi sekarang justru belanja pemerintah harus dioptimalkan, bukan dari sektor swasta," tegas Aviliani.

Editor: Dani M Dahwilani