Purbaya Siapkan TKD Rp43,8 Triliun untuk Daerah Terdampak Bencana di 2026

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaktifkan berbagai instrumen kebijakan fiskal untuk menangani dampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menuturkan, dukungan ini mencakup penyaluran bantuan langsung, alokasi dana darurat, hingga restrukturisasi pinjaman daerah.

Langkah ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pemulihan ekonomi dan infrastruktur di daerah terdampak berjalan cepat tanpa terkendala birokrasi.

Baca Juga

Hujan Salju Guyur Arab Saudi, Ini Penampakannya

Sebagai langkah awal, Presiden Prabowo telah menyalurkan bantuan melalui dana kemasyarakatan sebesar Rp268 miliar. Dana ini dialokasikan langsung ke APBD di tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak bencana.

"Beberapa hari yang lalu, Bapak Presiden telah menyalurkan bantuan presiden melalui dana kemasyarakatan presiden, sudah tersalurkan Rp268 miliar untuk APBD 3 provinsi dan 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Rp4 miliar per kabupaten kota dan Rp20 miliar per provinsi," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (18/12/2025).

Baca Juga

Sejumlah Menteri Kembalikan Anggaran ke Purbaya, Nilainya Tembus Rp4,5 Triliun

Kemudian, pemerintah mengoptimalkan Dana Siap Pakai (DSP) dan Dana Cadangan Bencana yang dikoordinir oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) seperti tambahan DSP sebesar Rp1,6 triliun khusus untuk 3 provinsi terdampak.

Lalu, cadangan bencana 2025 masih tersedia Rp2,97 triliun dari total awal Rp5 triliun, dan dapat ditambah jika diperlukan dan kesiapan APBN 2026 untuk tahun depan, pemerintah kembali menyiagakan Dana Cadangan Bencana sebesar Rp5 triliun.

Baca Juga

70 Cagar Budaya Terdampak Banjir Sumatra, Kemenbud Siapkan Anggaran Perbaikan