Ekonomi Kreatif dan Industri Wisata Terpukul Covid-19, Ini Langkah Pemerintah
JAKARTA, iNews.id - Pandemi Covid-19 memorak-porandakan perekonomian Indonesia, tak terkecuali sektor ekonomi kreatif. Upaya pemulihan pun terus dilakukan pemerintah.
Sekretaris Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Hariyanto mengatakan, skema pemulihan sektor ekonomi kreatif dan wisata adalah dengan mengoptimalkan manajemen krisis penanganan Covid-19. Dari penelitian yang dilakukannya ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan wisatawan melakukan perjalanan wisata pada era adaptasi kebiasaan baru saat ini.
"Isu kesehatan menjadi faktor utama pertimbangan wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata. Untuk itu, pada era adaptasi kebiasaan baru saat ini protokol kesehatan dan CHSE harus diterapkan di destinasi wisata," kata Hariyanto dalam keterangan elektroniknya, Selasa (10/11/2020).
Menurutnya, kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dan destinasi berstandar Cleanliness, Health, Safety, and Environmental (CHSE) adalah hal mutlak yang jadi stimulus bagi wisatawan untuk kembali mengunjungi objek wisata. Itu berkaitan dengan indeks pesepsi dari pasar internasional terkait penanganan Covid-19 di Indonesia yang berada di kisaran 20 persen. Ini menunjukkan persepsi indikasi negatif terhadap dunia pariwisata Indonesia lantaran terjadinya peningkatan signifikan kasus Covid-19 pada awal Juli lalu.
Kondisi itu semakin diperparah dengan minimnya kesadaran wisatawan dan masyarakat mengenai protokol kesehatan di destinasi wisata yang masih rendah. "Juga belum ada regulasi sebagai program standar penanganan krisis destinasi pariwisata terdampak pandemi Covid-19. Pengendalian dan harmonisasi kebijakan dalam penanganan krisis akibat pandemi Covid-19 masih rendah," kata Hariyanto.

Belum lagi indikator kebersihan dan kesehatan Indonesia menurut indeks daya saing TTCI masih terbilang rendah. Untuk mengatasi hal itu, maka diperlukan regulasi yang adaptif terhadap pandemi Covid-19 dan aplikasi berbasis TTCI.
Melalui langkah ini, Hariyanto optimistis kepercayaan masyarakat terhadap peran dan fungsi manajemen krisis penanganan pandemi Covid-19 dalam mitigasi pemulihan dan kesiapan destinasi wisata akan tumbuh. Daerah juga memiliki pedoman standar penerapan protokol kesehatan dan CHSE di destinasi wisata yang memenuhi preferensi wisatawan.
"Akan terjadi juga pemberdayaan masyarakat di destinasi wisata dan ekonomi kreatif yang berujung pada bergeliatnya perekonomian masyarakat," ujarnya.

Sebab itu, menurut Hariyanto, rencana strategis dalam jangka pendek adalah perlunya validasi data, penyiapan draft regulasi, melakukan harmonisasi regulasi, dan menyiapkan rancangan aplikasi indikator TTCI. Hal itu merupakan tahapan yang harus dilakukan untuk sebagai pedoman tak hanya kepada masyarakat, tetapi juga pelaku di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif agar tak menjadi cluster baru penyebaran Covid-19.
Hal ini perlu diterapkan di seluruh destinasi wisata di Indonesia agar Covid-19 dapat dikendalikan. Di sisi lain, wisatawan mendapatkan jaminan keamanan dari aspek kesehatan dalam hal paparan Covid-19. "Outputnya adalah implementasi pedoman pariwisata dalam penanganan krisis pandemi di seluruh destinasi," kata Hariyanto.
Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengapresiasi apa yang disampaikan Hariyanto. Sebagai wakil rakyat yang membidangi pariwisata, dia mendukung optimalisasi manajemen krisis pengananan pandemi COVID-19 dalam rangka pemulihan destinasi pariwisata.
"Ini alternatif solusi yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan, kesehatan, keselamatan dan keberlangsungan lingkungan di destinasi pariwisata," katanya.
Dia menilai perlu sinergi semua stakeholder untuk merealisasikan gagasan yang disampaikan Hariyanto. Bukan hanya untuk kepentingan pemerintah belaka, menurutnya hal ini dilakukan untuk kembali menggerakkan dan meningkatkan kualitas destinasi pariwisata Indonesia yang berorientasi pada peningkatan perekonomian masyarakat.
"Ini menjadi tanggung jawab bersama bagaimana kita kembali meyakinkan wisatawan bahwa destinasi pariwisata kita nantinya siap dikunjungi karena sudah menerapkan protokol kesehatan dan pedoman CHSE. Selain mendapatkan kembali kepercayaan wisatawan juga akan meningkatkan kualitas destinasi pariwisata itu sendiri. Hulunya adalah roda perekonomian masyarakat kembali berputar," katanya.
Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf R Kurleni Ukar juga mendukung penuh pernyataan Hariyanto. Saat ini, kata perempuan yang akrab disapa Nike itu, Kemenparekraf tengah menyusun pedoman bagi destinasi dan pelaku wisata mengenai protokol kesehatan dan sertifikasi CHSE. Saat ini, imbas pandemi COVID-19 pola perilaku wisatawan dalam perjalanan wisata berubah drastis.
Jika dahulu hanya atraksi, aksesibilitas dan amenitas yang menjadi pertimbangan wisatawan dalam menentukan destinasi yang akan ditujunya, kini faktor keselamatan kesehatan menjadi pertimbangan yang juga diperhatikan mereka.
"Maka dari itu penting untuk menerapkan protokol kesehatan dan penerapan CHSE di destinasi wisata. Selain menjadi faktor pertimbangan wisatawan, penerapan protokol kesehatan dan CHSE juga dalam rangka memperbaiki peringkat pariwisata Indonesia berdasarkan indeks TTCI," kata Nike.
Dia melanjutkan, peningkatan indeks daya saing pariwisata merupakan salah satu target dalam RPJMN yang ingin diwujudkan Kemenparekraf. Berdasarkan data Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) yang dikeluarkan World Economic Forum (WEF) pada 2019, dari 14 pilar yang menjadi penilaian daya saing pariwisata, Indonesia memiliki keunggulan kompetitif pada lima pilar, yaitu Price Competitiveness, Prioritization of Travel dan Tourism, International Opennes, Natural Resources, serta Cultural Resources and Business Travel.
Sementara itu, pariwisata Indonesia dihadapkan dengan lima tantangan terbesar terkait daya saing Environmental Sustainability, Health and Hygiene, Tourist Service Infrastructure, Safety dan Security, serta ICT Readiness.
"Pariwisata ditetapkan sebagai leading sector sebagai bukti keseriusan pemerintah untuk terus membenahi segala aspek pembangunan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial-budaya serta lingkungan hidup," kata Nike.
Editor: Dani M Dahwilani