Erick Thohir Beberkan Penyebab Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak

JAKARTA, iNews.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan penyebab utama bengkaknya biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) mencapai 8,6 miliar dolar AS atau Rp121 triliun dari 6,07 miliar dolar AS atau Rp85,41 triliun.

Dia menegaskan, pembengkakan biaya terjadi bukan karena korupsi, melainkan disebabkan sejumlah faktor. Misalnya, mahalnya pembebasan lahan hingga naiknya harga material proyek selama pandemi Covid-19.

Ekonomi Jerman Stagnan pada Kuartal III-2025, Hindari Resesi

"Kenapa harganya naik? Kan kita tahu, pembebasan tanah di Indonesia ini susah bangat. Ini akhirnya angkanya jadi naik. Kedua, Covid ini, lihat harga barang, semuanya naik, harga baja naik, batu bara, minyak naik, semua cost daripada tadi investasi juga naik yang hubungan dengan sumber daya alam, baja, batu bara semuanya naik, jadi ada peningkatan," kata Erick, Selasa (16/11/2021).

Dari hitungan awal konsorsium BUMN atau PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebesar 6,07 miliar dolar AS. Jumlah tersebut terdiri atas pembiayaan Engineering Procurement Construction (EPC) sebesar 4,8 miliar dolar AS dan 1,3 miliar dolar AS untuk non-EPC.

Erick Thohir Sebut Balik Modal Kereta Cepat Jakarta-Bandung dalam 30-40 Tahun Mendatang

Namun sejak dilakukan kajian dengan bantuan konsultan pada November 2020, anggaran justru mengalami pembengkakan. Diperkirakan membesar menjadi Rp121 triliun.

Perubahan angka terjadi setelah adanya perubahan biaya, harga, hingga penundaan proyek karena perkara pembebasan lahan. Karena itu, perkiraan konsorsium Indonesia anggaran KCJB berada di dalam skenario low and high.

Adapun low sebesar 9,9 miliar dolar AS dan high 11 miliar dolar AS. Artinya, pembengkakan biaya yang terjadi dengan skenario tersebut sekitar 3,8-4,9 miliar dolar AS.

"Kemarin delay lagi, enggak ada yang bisa kerja, kan hampir 6-7 bulan enggak bisa kerja. Ini kenapa strukturnya harus diperbaiki, bukan karena korupsi. Ini enggak ada indikasi korupsi," ujar Erick.

Sementara itu, Erick menjelaskan, pemerintah menyepakati pembiayaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021 untuk mempercepat penyelesaian konstruksi KCJB.

Pendanaan KCJB dalam skema penyertaan modal negara (PMN) perlu dilakukan untuk menyelesaikan pembangunan proyek strategi nasional (PSN) tersebut. Pasalnya, sumber pendanaan lain seperti membuka opsi bagi investor di luar konsorsium Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) tidak memungkinakan untuk dilakukan pemerintah.

Menurutnya, KCJB merupakan investasi di sektor konstruksi yang keuntungannya dalam jangka waktu panjang, sehingga tidak memungkinkan untuk diserahkan ke mekanisme pasar saat ini. Sementara, pendanaan dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pembangunannya.

"Sama seperti saya meminta PMN untuk restrukturisasi, tetapi tidak perlu uang APBN, ya kita cari market, mekanisme pasar, cuma kereta cepat ini tidak mungkin pasar karena ini masih lama," tutur Erick.

Alasan lain, dia menambahkan, KCJB tidak semata business to business (B to B), namun ada program penugasan negara yang dijalankan BUMN Karya dalam konsorsium BUMN atau PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sehingga pemberian PMN perlu dilakukan.

Editor: Jujuk Ernawati