Hak Pesangon Pekerja, Menaker Sebut Hanya 7 Persen Perusahaan yang Patuh

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah memutuskan untuk menurunkan hak pesangon pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), dari sebelumnya 32 kali upah menjadi 25 kali gaji di dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Diketahui, dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur besaran 32 kali gaji harus dibayarkan kepada pekerja yang di-PHK.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut, penurunan angka itu untuk memastikan setiap buruh mendapatkan hak pesangon. Sebab, selama ini hanya 7 persen perusahaan yang mematuhi ketentuan pemberian pesangon yang ada di dalam UU Nomor 13 tahun 2003.

Baca Juga

Purbaya Pastikan Tak Ada Penunjukan Anggota DPR Jadi Ketua OJK, Pemilihan Dilakukan Hati-hati

"UU 13 2003 tentang ketentuan pesangon yang memang sangat bagus 32 kali, pada praktiknya hanya 7 persen yang mengikuti ketentuan UU ini," kata Ida dalam akun Youtube resmi Kementerian Ketenagakerjaan, Kamis (15/10/2020).

Menurut dia, memang seharusnya perusahaan tidak boleh melakukan hal tersebut. Namun, ternyata itu memang sebuah kesepakatan antara pegawai dan perusahaan karena pemilik usaha tak sanggup jika harus membayar 32 kali gaji.

Baca Juga

UU Cipta Kerja, Menaker Sebut Pesangon PHK Tetap Ada

"Harusnya tidak boleh kan? Karena kenapa, perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya, karena dianggap terlalu tinggi," ujarnya.

Dia menjelaskan, dengan diturunkannya angka pesangon tersebut, dapat dipastikan seluruh karyawan mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Makanya diturunkan dengan ada kepastian. Kepastiannya bagaimana? 25 itu 19 kalinya dibayar oleh pengusaha, enam kalinya dibayar melalui skema program jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan ini adalah, jaminan sosial ketenagakerjaan yang tidak mengurangi manfaat dari jaminan lainnya seperti jaminan kecelakaan, kematian, hari tua dan pensiun," kata dia.

Terkait sanksi apabila perusahaan tetap bersikukuh tak ingin membayar pesangon sebesar 25 kali gaji, kata dia, itu tetap diatur di dalam UU Nomor 13 tahun 2003. "Tentu saja ketentuan sanksi yang memaksa perusahaan untuk membayar. Ada nanti sanksinya diatur. Jadi ketentuan sanksi akan diatur sebagaimana ketentuan UU 13 2003," tuturnya. 

Editor: Ranto Rajagukguk