Himbara Tak Ikut GPN, Menteri Rini Ancam Cabut Izin Usaha

JAKARTA, iNews.id – Menteri Badan Usaha Milik Negera (BUMN) Rini Soemarno mengancam akan mencabut izin usaha bank perusahaan pelat merah yang tidak mengikuti sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Dalam sistem tersebut, perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) diwajibkan meluncurkan kartu debit berlogo GPN yang tujuannya mendukung sistem pembayaran di dalam negeri yang saling terkoneksi.

"GPN adalah satu keharusan dan menjadi kesadaran kita bersama. Mungkin kalau perlu kita bisa minta tolong ke Pak Heru (Kepala Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional), kalau enggak mau ikut sorry saja ya, kamu punya izin tak cabut. Karena ini menjadi suatu pembelajaran," ucap Rini di Gedung BI, Jakarta, Kamis (3/5/2018).

Baca Juga

Ribuan Penerbangan Dibatalkan Akibat Shutdown, Ekonomi AS Kuartal IV Terancam Negatif

Rini mengakui, implementasi sistem GPN memang banyak dikeluhkan anggota Himbara. Bank pelat merah dinilai masih meragukan sistem GPN, baik dari sisi regulasi hingga platform.

"Paling sulit bagi saya itu menghadapi dirut-dirut Himbara, terus terang saja. Maka dari itu saya menekankan ke Pak Heru, kalau ada bank yang enggak mau ikut, cabut saja izinnya. Jadi, supaya dirut-dirut Himbara tahu, kalau enggak mau ikut apa artinya," ujarnya.

Bank Indonesia (BI) dan perbankan meluncurkan kartu berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sebagai wujud interoperabilitas (saling dapat dioperasikan) secara penuh dalam ekosistem pembayaran retail. Penggunaan kartu berlogo GPN memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas.