Inggris Larang Warga Liburan, Maskapai Penerbangan Semakin Terpukul

LONDON, iNews.id - Pemerintah Inggris mengeluarkan larangan bagi warganya untuk melakukan perjalanan ke luar negeri yang tidak terkait dengan pekerjaan. Aturan baru itu, bagian dari lockdown parsial yang lebih luas, akan berlaku mulai 5 November hingga 2 Desember.

Tak hanya ke luar negeri, menginap dan liburan jauh dari tempat tinggal juga tidak akan diizinkan. Semua toko, kecuali yang menjual kebutuhan penting akan tutup, begitu juga restoran, bar dan gym, meskipun sekolah dan universitas akan tetap buka.

Baca Juga

Bapanas Klaim Pasokan Bawang Putih Mulai Meningkat, Impor Masih Jadi Tantangan

“Natal akan berbeda tahun ini, sangat berbeda, tetapi ini adalah harapan dan keyakinan tulus saya bahwa dengan mengambil tindakan keras ini, kita dapat memungkinkan keluarga di seluruh negeri untuk tetap bersama,” ujar Perdana Menteri (PM) Boris Johnson dikutip dari Bloomberg, Senin (2/11/2020).

Hal itu membuat maskapai penerbangan akan mengalami krisis baru. Perusahaan penerbangan belum diberi tahu tentang kebijakan itu sebelum PM Johnson mengumumkannya pada Sabtu malam. Sejauh ini, maskapai besar telah memangkas kapasitas, memotong jadwal penerbangan hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan akibat Covid-19.

Baca Juga

Data 339 Juta Tamu Hotel Bocor, Marriott Didenda Inggris

"Sepertinya banyak jadwal dari Inggris akan dibatalkan selama lockdown baru ini, padahal rencana terbang terbaru kami baru saja akan diluncurkan, ini akan memberi pukulan baru," kata juru bicara EasyJet, maskapai bertarif rendah terbesar kedua di Eropa.

Sementara itu, British Airways terpaksa akan memangkas kembali jadwal penerbangan, setelah sebelumnya memutuskan hanya akan mengoperasikan 30 persen dari kapasitas 2019. Maskapai akan menyusun perubahan rencana perjalanan dan akan segera memberi tahu pelanggannya.

Pengelola bandar udara internasional London Heathrow mengatakan, tanpa dukungan pemerintah untuk industri penerbangan Inggris puluhan ribu pekerja akan kembali di-PHK. “Pemerintah harus menyiapkan paket baru, termasuk keringanan tarif bisnis untuk bandara,” kata juru bicara bandara.   

Editor: Ranto Rajagukguk