Ingin Jadi penentu Harga CPO Dunia, RI Siapkan Roadmap Hilirisasi Produk Sawit

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan peta jalan atau roadmap hilirisasi produk kelapa sawit. Hal ini supaya Indonesia bisa menjadi penentu harga (price center) CPO dunia.

“Roadmap hilirisasi telah disiapkan, antara lain peningkatan produktivitas, penunjang kegiatan hilir seperti oleofood, oleokimia dan biofuel, penciptaan ekosistem, tata kelola, capacity building dan pengembangan teknologi untuk pengembangan usaha kelapa sawit,” kata diadalam keterangannya, Sabtu (13/11/2021).

BKPM Catat Jumlah Pelaku Usaha Bertambah 3 Juta Orang dalam Satu Tahun

Airlangga menuturkan, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas dari sektor pertanian yang memiliki daya tahan. Selain itu, juga menopang pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2021.

Di samping itu, industri kelapa sawit juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Karena itu, pemerintah memiliki visi agar industri sawit di Tanah Air bisa menjadi produsen sawit terbesar dan mendorong hilirisasi atau pengembangan produk turunannya.

Resmikan Pabrik Biodiesel di Kalimantan Selatan, Jokowi Kembali Dorong Hilirisasi Industri CPO

Dengan luasan lahan 10 persen dari total global land bank for vegetable oil, Indonesia mampu menjadi negara produsen kelapa sawit terbesar dan menguasai 55 persen pangsa pasar minyak sawit dunia ataupun minyak nabati. Selain itu, juga mampu menghasilkan 40 persen dari total minyak nabati dunia yang sangat berperan penting dalam konteks ketahanan pangan di dunia.

“Industri kelapa sawit berkontribusi pada ekspor nasional sebesar 15,6 persen dari total ekspor di tahun 2020. Nilai tersebut tentu menjadi salah satu penyumbang devisa yang secara konsisten terus meningkat meskipun di masa pandemi,” tutur Airlangga.

Dia menuturkan, luas tutupan kelapa sawit nasional yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2019 teridentifikasi sebanyak 16,38 juta hektare (ha), dengan rincian perkebunan sawit rakyat sebesar 41 persen, perkebunan besar negara sebesar 6 persen, dan perkebunan besar swasta nasional sebesar 53 persen.

“Data-data tersebut menunjukkan perkebunan sawit rakyat punya kontribusi signifikan terhadap pengembangan industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia," ucapnya.

Dia mengungkapkan, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi krusial sebagai upaya peningkatan produktivitas dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), serta meningkatkan kesejahteraan petani. Program PSR juga berkontribusi di masa pandemi Covid-19 dengan penyerapan tenaga kerja dan memunculkan juga multiplier effect yang positif di daerah.

“Program PSR merupakan program strategis nasional agar produktivitas masyarakat bisa meningkat, menjaga luasan lahan, dan lahan yang ada bisa dioptimalkan,” kata Airlangga.

Pemerintah juga terus berkomitmen melakukan replanting dengan target seluas 540.000 ha yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Menurutnya, bagi lahan yang produktivitasnya kurang dari 4 ton bisa ditingkatkan dengan program replanting dan bibit unggul yang berbasis pada Good Agriculture Practices.

Editor: Jujuk Ernawati