Ini Alasan Hipmi Minta Pemerintah Evaluasi Relaksasi DNI

JAKARTA, iNews.id - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) memprotes kebijakan relaksasi daftar negatif investasi (DNI) dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-16. Pasalnya, kebijakan ini dapat mengancam usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Dalam relaksasi DNI tersebut, ada 54 bidang usaha yang akan direlaksasi atau dibuka untuk investor asing. Termasuk beberapa bidang usaha yang sebelumnya mewajibkan kemitraan dengan UMKM atau koperasi.

Baca Juga

Purbaya Ajarkan Siswa SMA Soal APBN, supaya Cerdas saat Kritik Pemerintah

Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia mengatakan, kebijakan ini sama saja mendorong UMKM bersaing langsung dengan pelaku bisnis asing. Padahal kemampuan keduanya sangat jauh berbeda sehingga dapat membuat UMKM tidak dapat bertahan.

"Apa pun cerita di balik itu, kami minta untuk segera dilakukan evaluasi dengan harapan agar paket kebaijakan 16 khusus untuk DNI untuk belum disahkan. Ini penting agar menjadi bahan evaluasi," ujarnya di Mampang, Jakarta, Jumat (23/11/2018).

Menurut dia, dari sisi pendidikan pelaku UMKM dengan investor asing sudah tidak seimbang. Mayoritas pelaku UMKM merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) ke bawah sementara investor asing berpendidikan tinggi.